Ribuan Santri Malang Geruduk Balai Kota, Protes Tayangan Trans7 yang Lecehkan Kiai

MALANG - Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah Malang Raya menggelar aksi damai di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu, 15 Oktober 2025. Mereka menuntut Trans7 meminta maaf secara terbuka dan mencabut program Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan kiai serta merendahkan kehidupan pesantren.

Aksi bertajuk “Santri Malang Menggugat” itu diikuti oleh santri, alumni pesantren, dan masyarakat umum yang menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan Islam. Sejak pukul 09.00 WIB, massa mulai memenuhi kawasan Alun-Alun Tugu, membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan protes seperti “Cabut Izin Siar Trans7”, “Bubarkan New PKI Trans Corps”, dan “Santri Malang Raya Mengutuk Penghinaan terhadap Kiai dan Pesantren.”

BACA JUGA:PBNU Ambil Langkah Hukum Terkait Tayangan Trans7 yang Menyakiti Pesantren dan Ulama

BACA JUGA:Politikus PKB Sebut Tayangan Trans7 Lecehkan Kiai

Koordinator aksi, Fairouz Huda, menilai tayangan Xpose Uncensored bukan hanya tidak etis, tetapi juga telah menebar fitnah dan merusak citra pesantren di mata publik.

“Program tersebut melecehkan dunia pesantren dan melanggar etika jurnalisme. Kami menuntut pemerintah mencabut izin Trans7, membekukan production house Xpose Uncensored, serta menangkap pihak yang terlibat dalam pembuatannya,” tegasnya di hadapan massa.

Fairouz menyebut, permintaan maaf yang disampaikan Trans7 tidak cukup untuk menebus dampak sosial dan moral akibat tayangan tersebut. Ia menilai, proses produksi program televisi melewati banyak tahapan sehingga tidak bisa disebut sebagai kelalaian.

“Kalau mereka bilang itu kelalaian, jelas tidak masuk akal. Prosesnya panjang, dari naskah hingga editing. Ini bentuk kesengajaan,” ujarnya.

Selain menuntut pencabutan izin siar, massa juga meminta agar Trans7 menayangkan program khusus untuk memulihkan citra kiai dan pesantren. Mereka menilai, tanggung jawab moral media adalah menjaga martabat publik, bukan merendahkannya.

Di tengah kerumunan massa, Wali Kota Malang Dr. Wahyu Hidayat hadir menemui langsung para santri. Ia menyatakan bahwa pemerintah kota akan menampung dan mengawal seluruh aspirasi melalui jalur hukum.

“Kami menerima aspirasi para santri dengan terbuka. Pemerintah akan memfasilitasi dan mengawal proses hukum agar berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami tidak ingin hal ini memicu konflik sosial,” ujar Wahyu.

BACA JUGA:Trans7 Sampaikan Permohonan Maaf atas Tayangan yang Menyinggung Pesantren Lirboyo

BACA JUGA:Guru Besar UIN Jakarta Kritik Liputan Trans7, Pesantren Jangan Dilihat Sepihak

Spanduk seruan Boikot Trans7 ditengah aksi di depan Balai Kota Malang, Rabu, 15 Oktober 2025-Memorandum-

Sumber: