Jaga Kyai, Jaga Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Sebut Pesantren Benteng Moral Bangsa

HARIAN DISWAY – Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir membersamai ratusan kader Ansor dan Banser dalam aksi solidaritas Jaga Kyai, Jaga Negeri. Aksi berlangsung di Alun-Alun Kota Gresik pada Jumat, 17 Oktober 2025. 

Jaga Kyai, Jaga Negeri lahir sebagai bentuk keprihatinan atas tayangan salah satu stasiun televisi nasional yang bernada melecehkan pesantren dan para ulama. Ratusan kader Nahdlatul Ulama (NU) kompak menyerukan pembelaan terhadap marwah pesantren sebagai benteng moral bangsa.

“Kami sadar bahwa Gresik adalah kota santri sejak dulu. Tidak ada warga Gresik yang tidak sakit hati atas adanya tayangan yang mendiskreditkan pesantren, ulama, dan kiai,” ujar Syahrul.

BACA JUGA:Sahkan 5 Ranperda Strategis, DPRD Gresik Fokus Tata Kelola 5 Sektor Penting

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Bebaskan Warga Pinjam Mobil Dinas Miliknya, Gratis Sopir dan Bensin

Ia menegaskan bahwa Gresik memiliki sejarah panjang sebagai kota santri. Karena itu, setiap bentuk penghinaan terhadap pesantren dan kiai merupakan luka bagi masyarakat Gresik.

Meski demikian, Syahrul mengingatkan agar kemarahan dan kekecewaan tidak berujung pada tindakan melanggar hukum. 

“Kita harus tetap berkepala dingin dalam merespons semua ini. Mari kita lawan dengan cara yang cerdik dan bermartabat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya. 

Ia meminta masyarakat NU dan para santri tetap fokus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional. 

BACA JUGA:Ribuan Santri Malang Geruduk Balai Kota, Protes Tayangan Trans7 yang Lecehkan Kiai

BACA JUGA:Politikus PKB Sebut Tayangan Trans7 Lecehkan Kiai

“Atas nama DPRD Gresik, kami mengecam keras fitnah dan framing yang menyudutkan pesantren serta ulama. Mari kita lawan dengan narasi positif, memperkuat pesantren sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Gresik, Muhammad Ludfi Hambali, menyebut apel siaga tersebut sebagai ekspresi kekecewaan para santri terhadap pelecehan pesantren dan ulama.

“Kami menyerukan agar izin siaran stasiun televisi yang dinilai melecehkan tersebut dicabut, serta meminta pemiliknya menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada publik, khususnya kepada para kiai dan pesantren,” pungkasnya. (*)

Sumber: