UWKS Gandeng Pemkab Ngawi dan Pemkot Pasuruan, Ajak Mahasiswa Paham Kondisi Lapangan

Ia menekankan pentingnya pendidikan vokasi yang menyambung langsung ke dunia kerja. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung praktek di lapangan, bahkan ikut merancang program pembangunan daerah

"Kami butuh kolaborasi. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media," sambungnya. 

MoU sering jadi dokumen mati. Tapi, UWKS ingin itu menjadi hidup. Tak mandek di tengah jalan. "Setelah perjanjian ini, kami akan jajaki potensi tiap daerah. Lalu, kami sesuaikan dengan rencana strategis universitas," kata Prof. Nugrahini. 

FISIP UWKS menjadi koordinator awal, tapi semua fakultas diajak terlibat. Dari Pertanian, Teknik, hingga Kedokteran dan Hukum. Soal anggaran, semua pihak sadar: transfer keuangan daerah dikurangi.

BACA JUGA:Dari Perbatasan ke Kota Pahlawan, 148 Mahasiswa Belu Awali Perjalanan Ilmu di Unitomo

BACA JUGA:Pemerintah Buka Pendaftaran PPG 2025, Berikut Syarat dan Jadwalnya

Hal tersebut akan jadi shock therapy bagi banyak daerah. "Ya, pasti berdampak (pengurangan dana darerah). Tapi, program tetap harus jalan. Kami akan mencari formula baru untuk meningkatkan PAD," tegas Adi.  

Namun, justru di tengah keterbatasan, kolaborasi dengan kampus jadi solusi cerdas. UWKS bisa bantu riset, pelatihan, bahkan pengawasan proyek, tanpa beban anggaran besar.

Kerja sama UWKS, Ngawi, dan Pasuruan bukan sekadar acara seremonial. Hal itu langkah nyata menuju kampus merdeka yang benar-benar terhubung dengan realitas daerah.

Karena di era sekarang, kampus tidak boleh terisolasi. Pemerintah daerah bisa bekerja sama. Dan ketika mereka bersatu, maka yang muncul bukan cuma program, tapi perubahan nyata. (*)

Sumber: