DPRD Jatim Pastikan Pansus BUMD Jadi Prioritas Paripurna 3 November

HARIAN DISWAY – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Deni Wicaksono masih terus menyorot kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kinerja seluruh BUMD di Jatim.

“Kontribusi BUMD terhadap PAD Jatim saat ini hanya sekitar 2,59 persen. Banyak yang hidup segan mati tak mau, sehingga sudah waktunya dievaluasi secara struktural,” ujar Deni pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

DPRD Jatim tidak ingin evaluasi BUMD berhenti pada rapat dengar pendapat biasa. Oleh karena itu, wacana pembentukan pansus akan Deni bawa ke rapat paripurna pada 3 November mendatang. 

BACA JUGA:Dana dari Pusat Dipangkas, DPRD Jatim Gali Langkah Konkret untuk Tingkatkan PAD

BACA JUGA:BUMD Tak Produktif Bebani Anggaran, Deni Wicaksono: Merger atau Bubarkan Saja!

Pansus akan menjadi jalan bagi DPRD untuk melakukan pengawasan legislatif. “Ini supaya pengawasan bisa lebih mendalam dan independen. Kita ingin memastikan ada tata kelola yang sehat, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tutur politikus PDIP tersebut. 

Mantan Presiden BEM FISIP Unair itu mengatakan bahwa sejumlah BUMD tidak memberikan sumbangsih signifikan bagi pendapatan daerah. Parahnya, malah ada yang terseret persoalan hukum, baik BUMD-nya atau anak usahanya.

“BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar papan nama. Kalau tidak produktif, perlu dipertimbangkan opsi penggabungan atau pembubaran,” tegas Deni. 

Dorongan pembentukan Pansus BUMD makin kuat setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer ke Jatim. Potongannya mencapai lebih dari Rp2 triliun. 

BACA JUGA:DPRD Jatim Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional, Momentum Benahi Sistem Ketenagakerjaan

BACA JUGA:Tegaskan Komitmen Bersinergi di Hari Jadi ke-80, DPRD Jatim Siap Wujudkan Jawa Timur yang Tangguh dan Terus Bertumbuh

Deni menganggap kebijakan itu sebagai momentum bagi Pemprov Jatim untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, salah satunya lewat pembenahan BUMD.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada dana pusat. Jatim harus berdiri di atas kaki sendiri dengan memperkuat PAD. Dan, BUMD adalah salah satu jalannya,” lanjutnya. 

Soal pansus yang akan dibentuk nanti, Deni berharap agar mandatnya jelas. Termasuk, mengantongi rekomendasi struktural terhadap BUMD yang bermasalah. 

BACA JUGA:Keselamatan Jadi Prioritas, DPRD Jatim Kawal Investigasi dan Evaluasi Tambang Magetan

BACA JUGA:Deni Wicaksono: Patah Hati Penggemar Bola Indonesia Harus Jadi Energi PSSI untuk Berbenah

“Kalau ada yang tidak sehat, ya dibenahi. Kalau tidak bisa dibenahi, jangan ragu disikapi tegas demi efisiensi dan kepentingan rakyat Jatim,” terangnya.

DPRD Jatim berharap, pembentukan pansus akan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola BUMD. “Agenda kita jelas. Memastikan aset daerah dan BUMD bukan lagi beban, tapi motor ekonomi daerah,” pungkas Deni. (*)

Sumber: