OTT Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo, KPK Sebut Ada 'Darurat Korupsi' di Daerah

HARIAN DISWAY - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo dalam sepekan menjadi bukti bahwa korupsi daerah masih masif dan belum terkendali.

Pada Senin, 3 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

BACA JUGA:Kronologi Bupati Ponorogo Di-OTT KPK, Terima Suap Proyek dan Jabatan hingga Rp1,25 Miliar

Ia ditangkap bersama Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam dan Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arief Setiawan.

Hanya 4 hari berselang, Jumat 7 November 2025, giliran Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang terjaring OTT bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Yunus Mahatma, dan seorang rekanan swasta bernama Sucipto.

BACA JUGA:KPK Sita Rp500 Juta saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

Menanggapi rentetan penangkapan ini, mantan penyidik senior KPK Praswad Nugraha menyebutnya sebagai sinyal darurat korupsi di tingkat lokal.

“Hal ini menandakan dua isu. Klaim bahwa OTT kampungan ternyata tidak terbukti, karena nyatanya masih efektif dalam mengungkap skandal korupsi di daerah,” ujar Praswad, Senin, 10 November 2025.

BACA JUGA:Capai Rp2,25 Miliar, KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Anak Buah oleh Gubernur Riau

Sedangkan, isu yang kedua adalah akar persoalan yang menurutnya terletak pada pengelolaan anggaran dan manajemen pemerintahan daerah.

Praswad menyebut bahwa tekanan terhadap kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan non-budgeter menjadi pemicu utama praktik korupsi.

“Ini adalah akumulasi dari keserakahan pribadi dan tidak hentinya adanya permintaan kepada Kepala Daerah,” tegasnya.

BACA JUGA:Gubernur Riau Ditangkap karena ‘Jatah Preman’ Rp7 Miliar dari Proyek Jalan

Ia juga mendesak Presiden untuk mengambil langkah dalam membenahi sistem pemerintahan daerah.

Sumber: