Ngariung Bareng DPR, Puan Maharani Ajak Media Kawal Transformasi DPR dengan Pemberitaan Berimbang

HARIAN DISWAY — Transformasi DPR RI menjadi agenda besar pemerintah. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak media massa turut mengawal proses itu. Khususnya, melalui pemberitaan yang berimbang dan berbasis verifikasi. 

Seruan tersebut disampaikan Puan dalam forum Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 5 Desember 2025.

Acara bertema Peran Media dalam Mewujudkan Transformasi DPR itu diikuti ratusan jurnalis Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Puan hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar, dan Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA.

BACA JUGA:Ketua DPR RI Puan Maharani Tegaskan DPR akan Lebih Terbuka dan Akuntabel

BACA JUGA:Ketua DPR RI Puan Maharani Sampaikan Belasungkawa dan Desak Pengusutan Kasus Affan Kurniawan

Politikus perempuan PDIP itu mengawali sambutannya dengan mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.

Selanjutnya, Puan menegaskan bahwa transformasi DPR tengah berjalan sebagai agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi.

Perubahan tersebut, menurut dia, tidak dilakukan secara reaktif, melainkan melalui perencanaan menyeluruh terhadap aspek teknis maupun substansi.

“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” ujarnya. 

CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, wakil ketua DPR RI, mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai narasumber dalam Ngariung Bareng DPR di Bandung pada Jumat, 5 Desember 2025.--Dokumentasi KWP

BACA JUGA:Puan Maharani: Kader PDI Perjuangan Harus Jadi Pelopor, Bukan Pelapor!

BACA JUGA:Puan Maharani Tekankan Soliditas dan Kerja Nyata dalam Bimtek Legislator PDIP di Bali

Dia lantas mencontohkan penataan kawasan bebas rokok, peningkatan standar keamanan gedung, hingga pembenahan tata kelola internal.

Puan menambahkan bahwa kebijakan moratorium perjalanan luar negeri anggota DPR tetap diberlakukan secara ketat, kecuali untuk misi diplomasi yang wajib dihadiri pimpinan DPR.

Dalam dialog terbuka dengan jurnalis, Puan mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya pemberitaan yang dinilai tidak proporsional dan dapat menimbulkan persepsi keliru publik terhadap DPR.

Karena itu, dia meminta insan pers menjunjung etika jurnalistik, termasuk prinsip verifikasi, keseimbangan, dan akurasi.

BACA JUGA:Puan Maharani Minta TNI Jelaskan Pengamanan di Kejaksaan demi Hindari Kesalahpahaman

BACA JUGA:Puan Maharani Tegaskan Tak Ada 'Matahari Kembar' di Pemerintahan Prabowo

“Kalau ada satu dua anggota yang salah, jangan sampai merusak citra seluruh lembaga. Ada 580 anggota DPR yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat,” tegasnya.

Puan juga mengingatkan agar pemberitaan mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga narasumber maupun stabilitas sosial, terutama menjelang fase politik menuju Pemilu 2029.

“Transformasi DPR tidak mungkin berjalan tanpa dukungan media. Berita dari DPR sampai ke publik hanya melalui media,” ujarnya.

Puan menilai kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik.

BACA JUGA:Puan Maharani Tegaskan Penyusunan RUU TNI Mengedepankan Supermasi Sipil hingga HAM

BACA JUGA:Pembahasan Revisi UU TNI Dinilai Tertutup, Puan Maharani: Dalam Pembahasan Selalu Ada Media

“DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog,” katanya. Dia menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah.

Menutup pernyataan, Puan berharap hubungan DPR dan media semakin konstruktif pada 2026. Dia menyebut evaluasi fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal akan tetap menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan.

“Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik,” ujarnya.

Forum Ngariung Bareng DPR menjadi ruang dialog antara pimpinan DPR dan KWP sebagai upaya memperkuat kolaborasi sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem informasi politik nasional. (*)

Sumber: