Titiek Senggol Jenderal

BACA JUGA:Kisah Hubungan Prabowo - Titiek Soeharto dan Kerusuhan 1998

Langkah politik Titiek di panggung politik menunjukkan kematangannya. Perjalanan politik bukan sekadar di Gerindra. Tapi, jauh sebelumnya,  berkiprah di Partai Golkar dan Partai Berkarya. Partai Berkarya (Beringin Karya) itu tempat bercokol sebagai bagian dari keluarga Cendana. Didirikan Tommy Soeharto. Saat ini dipimpin Muchdi Pr.

Saat di Golkar, Titiek pernah menjabat ketua bidang pertanian dan nelayan. Lantas, menjabat wakil ketua umum Golkar di era Aburizal Bakrie. Juga, terpilih sebagai anggota DPR lewat Fraksi Golkar (2014–2019).

Anak ke-4 Soeharto itu loncat ke Gerindra pada 2023. Seperti mood bosster  Prabowo yang kembali menjadi calon presiden, posisi Titiek di Gerindra juga otomatis jadi jajaran elite, yakni   wakil ketua dewan pembina.

Prabowo sebagai ketum Gerindra juga memercayai Titiek sebagai ketua Komisi IV DPR, yang salah satunya membidangi kehutanan. Itulah sebabnya, dia memimpin rapat panas dengan Menteri Raja Juli.

Dalam rapat itu, Titiek juga menunjukkan kegeramannya dengan ulah pembalak liar. Dia mengaku jengkel saat melihat truk yang mengangkut balok kayu raksasa melintas di tengah musibah banjir.

Seharusnya Raja Juli bisa bertindak tegas terhadap beking para pembalak hutan. Seharusnya memanfaatkan dorongan dan dukungan dari Titiek Soeharto. Bukankah Titiek, walaupun secara resmi belum/bukan first lady, adalah perempuan terkuat dan berpengaruh di Indonesia saat ini.

Sudah menjadi rahasia umum, perusahaan yang mendapat konsesi hutan secara resmi atau ilegal di-backup orang kuat. Para jenderal berpengaruh banyak yang menjadi komisaris atau direksi.

Hal itu sudah biasa di Indonesia. Terutama di bisnis ekstraktif, bisnis yang mengekspolitasi sumber daya alam. Banyak jenderal yang terlibat atau dilibatkan karena mereka punya pengalaman leadership dan pengaruh dalam jaringan penguasa.

Dalam musibah banjir Sumatera, salah satu perusahaan yang dituding menjadi penyebab adalah Toba Pulp Lestari. Di tengah suara miring yang mengarah ke perusahaan itu, Jenderal (pur) Luhut Pandjaitan membantah dirinya sebagai pemilik. Luhut yang juga ketua Dewan Ekonomi Nasional juga menegaskan tak punya kaitan dengan perusahaan tersebut.

Di era Soeharto berkuasa, era bapaknya Titiek, konsesi HPH (hak penguasaan hutan) juga dibagi-bagi kepada orang dekat penguasa. Misalnya, kepada Bob Hasan, pengusaha sahabat Soeharto. Dan, Probosutedjo yang masih keluarga Soeharto. 

Setelah Soeharto jatuh, Bob Hasan dan Probosutedjo diseret ke pengadilan. Mereka menjadi pesakitan berkaitan dengan HPH yang mereka miliki itu. 

Saat ini anak Soeharto, Titiek, mendorong menteri kehutanan untuk berani bertindak tegas terhadap perusahaan yang merusak hutan. Tanpa panjang bulu, termasuk kepada para jenderal-jenderal  yang menjadi beking. 

Cuma, Raja Juli berani atau tidak untuk menindak para bintang-bintang yang menjadi ”raja hutan”. (*)

Sumber: