PBNU Kubu Gus Yahya Juga Gelar Rapat Pleno, Tekankan untuk Patuhi Aturan Organisasi

HARIAN DISWAY - Perpecahan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus meruncing. Setelah pada Selasa, 9 Desember 2025 kemarin kubu Rais Aam menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, kini kubu Gus Yahya juga menggelar rapat pleno di kantor PBNU Jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta. 

Sebelumnya, Rapat Pleno dari kelompok yang mendukung Rais Aam dan Sekjend PBNU Saifullay Yusuf telah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU sampai pelaksanaan Muktamar ke-35 mendatang. Zulfa juga sudah mulai beraktivitas sebagai Pj Ketum dengan mengunjungi PCNU dan PWNU di Banten.

Sementara itu, Rapat Pleno Kubu Gus Yahya digelar di kantor PBNU pada Kamis, 11 Desember 2025. Meski demikian, dalam petemuan yang dihadiri oleh unsur pengurus Syuriah dan Tanfidziyah itu, Gus Yahya memutuskan untuk mengubah statusnya menjadi rapat koordinasi menyeluruh. 

Dilansir dari NU Online, Gus Yahya menilai bahwa forum tersebut tidak memenuhi ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU untuk dapat disebut sebagai rapat pleno yang sah. ART menegaskan bahwa rapat pleno PBNU wajib dipimpin bersama oleh dua mandataris muktamar, yakni Rais Aam dan Ketua Umum.

BACA JUGA:Rais Aam PBNU Tegaskan Pemberhentian Gus Yahya Sudah Final, Muktamar Luar Biasa Segera Digelar

BACA JUGA:Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa Lakukan Kunjungan Kerja Pertama ke Banten

Ketidakhadiran Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menyebabkan forum tersebut otomatis tidak sah sebagai rapat pleno. “Saya mengusulkan agar pertemuan hari ini ditetapkan sebagai rapat koordinasi, bukan pleno. Rapat ini diikuti seluruh unsur PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Tanfidziyah, Syuriyah, lembaga, hingga badan otonom,” katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya juga menyerukan agar semua pihak mematuhi aturan berorganisasi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh pendiri PBNU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari.  

Gus Yahya bercerita bagaimana KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, sebelum organisasi itu berdiri, memiliki wibawa sebagai “Maha Kiai” yang dihormati tanpa batas di kalangan ulama. Bahkan KH Hasyim sampai menyandang jabatan sebagai Rais Akbar. Atau pemimpin besar tanpa tandingan. 

BACA JUGA:Zulfa Mustofa Resmi Ditunjuk Sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU Gantikan Gus Yahya

Namun ketika NU dibentuk, kata dia, KH Hasyim Asy’ari justru menerima pembatasan wewenang melalui struktur dan AD/ART organisasi. Salah satunya adalah penggantian jabatan Rais Akbar (pemimpin besar) menjadi Rais Aam (ketua umum/pemimpin umum). 

Ia menyebut pengabaian terhadap sistem yang telah dibangun akan membawa PBNU mundur jauh ke belakang, bahkan hingga sebelum NU didirikan. “Kalau tatanan organisasi ini diabaikan, maka itu mundur satu abad. Mundur sampai ke era sebelum NU didirikan,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Kamis.

Rapat tersebut juga membahas dinamika internal organisasi yang saat ini terjadi untuk menyelesaikan kemelut dalam tubuh PBNU menempuh jalan Islah sebagaimana diamanahkan oleh para mustasyar dan kiai sepuh.

“Pertemuan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri dan pertemuan di Ponpes Tebuireng, Forum Musyawarah Mustasyar, Masyayikh dan para sesepuh NU, menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik melakukan islah,” kata Gus Yahya.(*)

Sumber: