Indonesia dan Jalan Perdamaian Kamboja-Thailand

Pertama, Jakarta dapat segera mendorong shuttle diplomacy terbatas antara Phnom Penh dan Bangkok. Mekanisme itu tidak perlu diumumkan secara terbuka, tetapi dijalankan melalui quiet diplomacy oleh utusan khusus presiden yang memiliki legitimasi regional dan rekam jejak di bidang keamanan. 

Pendekatan senyap justru lebih efektif untuk meredakan tensi ketika kedua pihak masih terjebak dalam logika saling menyalahkan.

Kedua, Indonesia dapat menginisiasi pembentukan ASEAN humanitarian ceasefire corridor, yakni penghentian kekerasan terbatas di area sipil guna melindungi warga perbatasan, tenaga medis, dan aktivitas kemanusiaan. 

Skema itu tidak menyentuh isu kedaulatan secara langsung sehingga relatif lebih mudah diterima sekaligus menegaskan komitmen ASEAN pada human security. 

Ketiga, Jakarta dapat mendorong pembentukan ASEAN joint fact-finding mission terkait ranjau darat dan dugaan pelanggaran hukum humaniter untuk memutus perang narasi yang selama ini justru memperpanjang konflik.

Keempat, konflik Kamboja-Thailand perlu dikembalikan ke kerangka hukum internasional yang diterima bersama tanpa memaksakan satu forum tunggal. ASEAN dapat memfasilitasi track 1.5 dialogue yang mempertemukan unsur pemerintah, militer, dan pakar hukum kedua negara. 

Pada akhirnya, kepemimpinan regional tidak diukur dari seberapa lantang suara Indonesia di panggung global, tetapi dari kemampuannya menghadirkan stabilitas nyata di Asia Tenggara. Semoga lekas berdamai! (*)

*) Probo Darono Yakti adalah dosen hubungan internasional dan periset CSGS FISIP, Unair, dan founder Nusantara Policy Lab.

 

Sumber: