NU Baru

BACA JUGA:Suara NU-Gereja

”Semalam saya berbincang dengan Ning Alissa Wahid (putri pertama Gus Dur, Red). Saya bilang, seandainya Ning Lissa punya kesempatan jadi ketum PBNU, konflik seperti ini akan terjadi sepanjang mindset kepemilikan pesantren jadi dasar berorganisasi,” kata dosen UIN Sunan Ampel itu.

Saya setuju. Harus diakui, struktur sosial NU sudan berubah. Muncul lapis baru di dalamnya. Tidak hanya ada santri pesantren. Namun, juga muncul lapis baru seperti politisi dan kelompok profesional santri hasil pendidikan umum. Yang membawa mindset dan cara berpikir berbeda. Tak sama dengan saat NU berdiri.

Setiap perubahan struktur sosial semestinya diikuti dengan transformasi kelembagaan. Juga, cara berpikir para pemimpinnya. Dulu pendekatan etik kultural dengan gampang jadi obat ampuh. Sebab, legitimasi kultural elite PBNU sangat kuat. Bahkan, legitimasi kultural lebih dominan ketimbang legitimasi struktural.

BACA JUGA:Holding Muhammadiyah, Waralaba Nahdlatul Ulama (NU)

BACA JUGA:Beyond NU

Sampean pasti tahu bahwa kepemimpinan NU itu berasal dari dua sumber legitimasi. Otoritas kultural kiai dan otoritas formal organisasi. Dalam kondisi normal, keduanya saling menguatkan. Dalam situasi biasa, keduanya saling menopang. Namun, kali ini keduanya justru bisa saling berhadapan.

Perdebatan tentang keabsahan pemakzulan ketua umum oleh rais aam adalah contohnya. Bisa saja, keputusan itu dianggap sah menurut AD/ART (apalagi tidak sah). Namun, rapuh secara kultural. Terbukti dengan adanya arus kuat dari para kiai sepuh dan arus bawah yang mempersoalkan keputusan tersebut.

Ada yang menyebut bahwa konflik itu dipicu oleh konsesi tambang yang diberikan pemerintah. Itu seperti diungkap putri Gus Dur: Alissa Wahid, Yenni Wahid, dan Inayah Wahid. Namun, apa betul hanya karena soal tambang? Apakah tidak mungkin ada faktor lain yang lebih subtansial di balik dinamika NU terkini?

Konsesi tambang dari pemerintah bukan penyebab konflik elite sekarang. Tapi, menjadi peletupnya. Dalam sosiologi, bisa disebut external shock alias guncangan dari luar. Pengguncang yang membuat potensi benturan di internal terjadi. 

Bagaimana bisa demikian? 

Konsesi itu menggeser nilai yang diperebutkan. Jika dulu konflik terjadi karena perebutan otoritas moral, kini bergeser ke perebutan akses rente. Jika arena konflik dulu menyangkut masalah-masalah khilafiyah, kini bergeser ke masalah redistribusi sumber daya. 

Aktor konflik dulu para ulama kultural, kini manajer organisasi dan broker kebijakan. Konflik sekarang lebih elitis. Lebih kepada perebutan siapa yang berhak menentukan arah NU. Konsesi tembang menjadi pemantik perebutan tersebut lebih mengemuka dan terbuka.

Jadi, konsesi tembang menjadi pengguncang dari luar karena menggeser model gerakan NU. Apakah NU tetap sebagai jam’iyyah diniyyah yang menjaga jarak dari rente negara? Ataukah NU bertransformasi menjadi organisasi sosial-keagamaan yang aktif mengelola sumber daya ekonomi strategis?

NU secara historis adalah jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah. Organisasi keagamaan dengan basis kultural yang kuat. Hidup dari legitimasi moral para kiai dan jejaring pesantren. Otoritas di NU tumbuh dari sanad keilmuan, keteladanan, dan akhlak. Bukan semata dari jabatan struktural.

Sumber: