Mendagri Minta Sekolah Kedinasan Kirim Siswa ke Lokasi Bencana Sumatra

HARIAN DISWAY - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meminta instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan untuk ikut mengirimkan siswanya ke lokasi bencana di Pulau Sumatra.

Tito Karnavian menyatakan keterlibatan siswa sekolah kedinasan sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah konkret untuk menambah personel di lapangan, khususnya dalam kegiatan pembersihan lumpur dan perbaikan akses darat.

Tito mengungkapkan, dirinya telah menerima kesiapan pengerahan siswa dari beberapa sekolah kedinasan, antara lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Selain siswa sekolah kedinasan, pengerahan personel TNI dan Polri juga dinilai krusial untuk mempercepat proses pemulihan.

“Pembersihan lumpur sangat penting untuk segera dituntaskan. Ada dua lokasi utama yang harus dibersihkan, yakni daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah warga, pertokoan, hingga gang-gang permukiman harus dibersihkan,” ujar Tito, Sabtu, 10 Januari 2026.

BACA JUGA:Mendagri Tegaskan Bantuan Beras dari UEA Tidak Dikembalikan, Disalurkan Lewat Muhammadiyah

BACA JUGA:Umrah saat Banjir, Bupati Mirwan Didesak Mundur, Kini Dibidik Kemendagri!

Menurut Mendagri, hingga saat ini masih terdapat 15 daerah yang diklasifikasikan belum kembali normal pascabencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra. Daerah-daerah tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Di Provinsi Aceh, wilayah yang belum normal meliputi Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sementara di Sumatra Utara, daerah terdampak meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatra Barat, wilayah yang belum pulih sepenuhnya yakni Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.

Untuk mempercepat pembersihan lumpur, Tito mengusulkan penambahan personel di lapangan. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kapolri untuk kemungkinan penambahan sekitar 5.000 personel kepolisian. Sebelumnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, Polri telah mengirimkan tambahan 1.000 personel ke wilayah terdampak.

“Saya berharap pekerjaan ini bisa dituntaskan sebelum Ramadan. Sekarang adalah waktu yang tepat karena Nataru sudah selesai dan kita belum memasuki bulan puasa,” kata Tito.

BACA JUGA:16 Warga Ditangkap setelah Penjarahan Minimarket di Sibolga, Begini Kata Mendagri

BACA JUGA:Warga Israel Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Kemendagri

Selain itu, Mendagri juga telah menyampaikan permintaan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak untuk mengerahkan hingga 10.000 prajurit. Menurutnya, jumlah personel yang besar sangat dibutuhkan agar pembersihan dapat dilakukan secara masif dan efektif.

Sebelumnya, sebanyak 1.200 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga telah dikerahkan ke lokasi bencana. Tito menekankan bahwa selain daratan, pembersihan sungai harus menjadi prioritas karena sedimentasi yang menumpuk berpotensi memicu banjir susulan.

“Kondisi sungai saat ini penuh dengan sedimen yang memblok aliran air ke laut. Akibatnya, hujan dengan intensitas ringan saja bisa menyebabkan air meluap ke permukiman dan menimbulkan banjir baru,” tegas Tito. (*)

Sumber: