329 Anggota DPRD Laporkan Kinerja ke Rakyat, PDIP Jatim: Perkuat Bonding ke Rakyat

329 Anggota DPRD Laporkan Kinerja ke Rakyat, PDIP Jatim: Perkuat Bonding ke Rakyat

DENI WICAKSONO, wakil ketua DPRD Jatim, melaporkan kinerja 2025 dalam bentuk infografis yang disebarluaskan melalui berbagai media.--PDIP Jatim

HARIAN DISWAY - Ulang tahun ke-53 PDIP pada 10 Januari 2026 tak hanya dirayakan dengan seremoni dan potong tumpeng. Di Jawa Timur (Jatim), momen itu justru dirayakan menjadi hari “laporan besar-besaran”.

Sebanyak 328 anggota DPRD dari Fraksi PDIP, mulai 21 orang anggota DPRD tingkat provinsi hingga 308 anggota DPRD kabupaten/kota, serentak melaporkan kinerja mereka selama tahun 2025 langsung ke rakyat.

Sekretaris DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono mengatakan, laporan ke rakyat itu menjadi tradisi baru wakil rakyat dari PDIP untuk semakin memupuk transparansi kinerja ke masyarakat yang diwakili. 

Laporan itu dikemas ke berbagai platform, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Ada yang berupa infografis yang menarik secara visual, video Reels Instagram dan TikTok, hingga publikasi di media online dan cetak.

BACA JUGA:HUT ke-53 PDIP, Deni Wicaksono: Satyam Eva Jayate Jadi Jangkar Kebenaran Partai

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono: Pilkada Tidak Langsung Adalah Kemunduran Demokrasi

Keberagaman laporan kinerja menunjukkan bagaimana para anggota DPRD mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam berbagai model yang dekat dengan budaya warga, mulai dari anak-anak muda hingga warga senior.

“Intinya satu, rakyat harus tahu apa yang sudah dan sedang diperjuangkan para wakilnya di DPRD,” ujar Deni pada Minggu, 11 Januari 2026. 

Deni memaparkan, laporan ke rakyat menjadi ikhtiar legislator PDIP untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebab, setelah terpilih sebagai anggota DPRD, tak boleh kemudian duduk di zona nyaman. Justru setelah duduk di kursi DPRD, perjuangan baru dimulai.

“Kalau sudah terpilih lalu diam, itu bukan gaya PDIP. Kita ingin wakil rakyat terus bergerak, bekerja, dan berani mempertanggungjawabkan kerjanya secara terbuka,” kata Deni.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono Salurkan Kursi Roda untuk Disabilitas di Ngawi

BACA JUGA:Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

Bagi PDIP, tegas Deni, pemilu bukan untuk kekuasaan, tapi sarana memperjuangkan keadilan sosial. "Dan laporan kinerja ini adalah bukti ikhtiar mewujudkan keadilan sosial yang diupayakan anggota DPRD se-Jatim dari PDIP," ujar politikus PDIP yang juga wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

Laporan kinerja itu, sambung Deni, secara natural juga akan memicu "kompetisi pelayanan publik" di antara legislator PDIP untuk melayani masyarakat.

"Ini semacam ‘kompetisi pelayanan publik’. Siapa paling rajin turun ke rakyat, siapa paling konsisten mengawal aspirasi, siapa paling serius mengawal anggaran agar berpihak pada wong cilik, dan semua bisa dilihat rakyat langsung karena seluruhnya dilaporkan terbuka," jelas Deni.

Laporan itu sekakigus menjadi bahan evaluasi, apakah anggota DPRD itu telah bekerja optimal atau belum, karena masyarakat bisa membaca langsung laporannya dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD jika ternyata kinerjanya tidak maksimal.

BACA JUGA:Deni Wicaksono Sebut Keberanian dan Konsistensi sebagai Kunci Persatuan di Haul ke-77 Gubernur Soerjo

BACA JUGA:Momentum Hari Pahlawan: Deni Wicaksono Ajak Kaum Muda Terus Bergerak, Junjung Martabat Bangsa


“Rakyat sekarang makin kritis. Dan itu bagus. Wakil rakyat juga harus siap dievaluasi, bukan cuma dielu-elukan,” tegas Deni.

Ia menegaskan bahwa bagi PDIP, laporan kinerja ini bukan akhir, tapi pengingat bahwa politik bukan soal kursi kekuasaan, tapi soal keberpihakan.

“Ultah partai jadi momen refleksi, sejauh mana sudah berpihak? Sejauh mana sudah bekerja? Dan lewat laporan serentak ini, satu pesan ingin ditegaskan bahwa kita ditugaskan bukan untuk jauh dari rakyat, tapi untuk selalu pulang pada rakyat, untuk semakin bonding dengan rakyat,” pungkas Deni. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: