Purbaya Siap Sikat 40 Perusahaan Baja Tiongkok Tak Bayar Pajak

“Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” papar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Buka Opsi Dana Sitaan Kejagung Rp6,6 Triliun untuk Jaga Defisit APBN.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Anggaran Bencana Rp60 Triliun Cukup, Dana MBG Tak Dialihkan

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. 

Namun, langkah penindakan berupa penggerebekan masih menunggu momentum yang dianggap paling efektif.

Purbaya menekankan bahwa dampak praktik tersebut terhadap keuangan negara sangat besar. 

Dari satu perusahaan baja saja, potensi penerimaan negara yang hilang bisa mencapai angka fantastis.

“Potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” katanya.

Pemerintah memastikan akan menindak tegas praktik pengemplangan pajak tersebut. 

Selain untuk memulihkan potensi penerimaan negara, langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga keadilan usaha dan menegakkan kredibilitas sistem perpajakan nasional. (*)

Sumber: