Indonesia Tegas: Rekonstruksi Gaza Harus di Jalur Kemanusiaan

HARIAN DISWAY - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara resmi menjelaskan alasan strategis keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu, 28 Januari 2026.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia sama sekali tidak menggeser posisi prinsip Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia menyatakan kehadiran Indonesia justru dimaksudkan untuk mengawal proses pemulihan Gaza agar berjalan sesuai prinsip multilateral.

“Kehadiran Indonesia justru dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin dan mengawal agar proses rekonstruksi dan pemulihan di Jalur Gaza yang porak-poranda berjalan dalam koridor multilateral serta tidak dimonopoli oleh kepentingan sepihak,” kata Yvonne dalam keterangan resmi.

Menurutnya, partisipasi Indonesia bertujuan memastikan bahwa rekonstruksi Gaza tetap berorientasi pada kepentingan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia ingin memastikan seluruh proses tersebut tidak menyimpang dari tujuan utama penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara yang telah disepakati oleh komunitas internasional.

BACA JUGA:Daftar Negara Bergabung dan Menolak Dewan Perdamaian Gaza Gagasan Trump

BACA JUGA:Board of Peace Bikinan Trump Cuma Berbasis Solusi Bisnis di Gaza, Ini 6 Rekomendasi Dino Patti Djalal!

Yvonne juga menyoroti bahwa langkah Indonesia sejalan dengan sikap sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Beberapa negara yang turut bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza antara lain Arab Saudi, Mesir, Qatar, Turki, dan Pakistan.

Keikutsertaan negara-negara tersebut dinilai mencerminkan adanya kepedulian dan komitmen kolektif dunia Arab dan Islam terhadap masa depan Palestina. Menurut Kemlu, kerja bersama dalam forum tersebut justru memperkuat posisi tawar negara-negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Secara resmi, keikutsertaan Indonesia ditandai dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penandatanganan dilakukan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela agenda World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyebut Dewan Perdamaian untuk Gaza sebagai peluang bersejarah untuk mendorong tercapainya perdamaian. Ia menegaskan komitmen besar Indonesia untuk terus berperan aktif demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Palestina.

BACA JUGA:Indonesia Resmi Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, Satu Grup Dengan Israel

BACA JUGA:Trump Dilaporkan Patok Biaya Pendaftaran Rp 16,9 T Bagi Negara yang Ingin Masuk Dewan Perdamaian Gaza

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam konferensi pers terpisah menilai keikutsertaan Indonesia sebagai langkah konkret dan realistis. Ia menyebut Indonesia memilih terlibat secara langsung agar dapat memastikan dewan tersebut tetap berada pada tujuan awalnya.

Menanggapi isu kontribusi keuangan sebesar USD1 miliar yang sempat dikaitkan dengan inisiatif Presiden AS Donald Trump, Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran bagi negara anggota. Ia menjelaskan bahwa kontribusi finansial bersifat sukarela dan hanya berkaitan dengan status keanggotaan permanen, sementara keanggotaan reguler berlaku selama tiga tahun bagi negara yang diundang. (*)

Sumber: