Polri di Bawah Presiden, Lebih Penting Faktor Manusianya

BACA JUGA:Sidang Kode Etik Pengeroyokan Matel di Kalibata, Dua Anggota Polri Dipecat

BACA JUGA:Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal Bangka Belitung

Jika kita jujur melihat realitas di lapangan, tantangan terbesar Polri saat ini bukan terletak pada struktur organisasinya, melainkan pada tata kelola sumber daya manusia (SDM). Publik terus disuguhi rentetan peristiwa yang mencederai akal sehat keadilan. 

Kasus kriminalisasi terhadap suami dari korban begal yang membela diri hingga tuduhan tak berdasar terhadap pedagang es gabus menunjukkan adanya cacat dalam logika penegakan hukum di tingkat operasional.

Insiden-insiden itu bukan sekadar kesalahan prosedur, melainkan juga cermin dari kegagalan proses internal dalam menanamkan nilai keadilan yang substantif. Ada jarak yang lebar antara jargon ”Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dan perilaku oknum di lapangan yang sering kali masih menunjukkan arogansi kekuasaan.

Di sinilah letak ironi pernyataan ”lebih baik jadi petani”. Menjadi petani memang berat karena mereka berjuang di atas kaki sendiri. Namun, menjadi polisi jauh lebih ”berat” secara moral karena setiap tindakan mereka dibiayai pajak rakyat dan berdampak langsung pada hak asasi manusia. 

Polisi tidak bisa sekadar memilih profesi lain saat kinerjanya dikritik. Mereka memiliki kontrak sosial yang mengikat dengan publik untuk menjadi pelindung yang kompeten.

Modernitas membawa ancaman yang tidak bisa lagi dihadapi dengan pendekatan konvensional. Kejahatan siber, penyebaran hoaks yang sistematis, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan drone untuk aktivitas kriminal menuntut kualitas SDM yang revolusioner.

Polri tidak lagi hanya membutuhkan personel yang tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas secara digital dan etis. Pembenahan harus dimulai dari hulu: revisi total sistem rekrutmen. Kita harus mengakhiri praktik-praktik transaksional atau nepotisme dalam seleksi anggota. 

Prinsip the right man on the right place harus menjadi harga mati. Tanpa pembenahan SDM, kecanggihan teknologi keamanan sehebat apa pun hanya akan menjadi alat yang tumpul, atau lebih buruk lagi, alat untuk menindas rakyat sendiri.

REFORMASI MENTAL SEBAGAI JALAN KELUAR

Struktur boleh tetap di bawah presiden, tetapi kultur harus berubah. Reformasi Polri harus berfokus pada pembangunan integritas individu. 

Pendidikan di lembaga kepolisian perlu menyuntikkan pemahaman bahwa kemuliaan polisi tidak terletak pada seragam atau kewenangannya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap adil meski di bawah tekanan.

Bukannya membuang energi untuk berpolemik tentang ”pilihan profesi” atau reposisi lembaga, kapolri dan jajarannya sebaiknya fokus pada audit SDM secara menyeluruh. Publik mendambakan polisi yang mengerti bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa atas masyarakat.

Pernyataan ”mending jadi petani” seharusnya menjadi refleksi bagi internal Polri: jika mereka tidak mampu menjalankan amanah besar dan privilese yang diberikan negara saat ini, mereka memang belum layak menyandang predikat ”mulia”. 

Sumber: