Kiprah Politisi di Bank Sentral, Masihkah Berharap Independen?

Padahal, sejarah ekonomi global justru menunjukkan bahwa intervensi politik terhadap bank sentral sering kali berujung pada inflasi tinggi, ketidakstabilan nilai tukar, dan krisis kepercayaan pasar.

Dari perspektif teori ekonomi kelembagaan (institutional economics), independensi bank sentral merupakan bentuk credible commitment negara kepada pasar. Teori itu menjelaskan bahwa aktor politik yang rasional cenderung tergoda untuk menggunakan kebijakan moneter demi kepentingan jangka pendek. 

Misalnya, meningkatkan likuiditas menjelang pemilihan umum meskipun berisiko menimbulkan inflasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kewenangan moneter harus dipisahkan dari pusaran kekuasaan politik dan didelegasikan kepada lembaga independen yang memiliki mandat teknokratis yang berintegritas. 

Sementara itu, dalam perspektif teori organisasi, khususnya agency theory, bank sentral berfungsi sebagai agen publik yang harus bebas dari intervensi prinsipal politik agar dapat bebas menjalankan fungsi pengawasan dan stabilisasi secara objektif tanpa tekanan dan campur tangan kekuasaan. 

Hubungan personal atau afiliasi politik yang mendominasi proses rekrutmen pucuk pimpinan berpotensi memunculkan moral hazard dan risiko ”capture”. Sebab, lembaga tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, tetapi untuk kepentingan aktor kekuasaan tertentu.

Praktik global menunjukkan bahwa negara-negara dengan bank sentral paling kredibel justru sangat ketat menjaga jarak antara kekuasaan politik dan otoritas moneter. Bank Sentral Eropa (ECB), misalnya, secara eksplisit melarang intervensi pemerintah negara anggota dalam pengambilan keputusan moneter. 

Di Jerman, independensi Bundesbank menjadi fondasi stabilitas ekonomi pascaperang dan menjadi model bagi ECB. Di Inggris, meskipun gubernur Bank of England ditunjuk pemerintah, proses seleksi dilakukan melalui mekanisme profesional yang transparan dan jauh dari relasi personal. 

Sebaliknya, negara-negara yang mengabaikan prinsip itu justru mengalami kerusakan institusional cukup serius. 

Sebagaimana yang terjadi di Turkiye, yang menjadi contoh nyata bagaimana intervensi langsung presiden terhadap bank sentral, melalui pemecatan gubernur yang tidak sejalan dengan kehendak politik penguasa yang berujung pada anjloknya nilai mata uang, inflasi tinggi, dan menurunnya kepercayaan investor global. 

Argentina dan Venezuela bahkan menunjukkan bentuk ekstrem bagaimana subordinasi bank sentral terhadap kekuasaan politik dapat menghancurkan stabilitas ekonomi nasional.

Dalam konteks Indonesia, risiko tersebut menjadi makin relevan lantaran posisi Bank Indonesia yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta menjaga kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah. 

Penunjukan politisi atau pejabat dengan afiliasi partai politik tertentu atau hubungan kekerabatan dengan penguasa. Meskipun sah secara hukum, secara sosiologis dan politis, itu tetap menimbulkan persepsi konflik kepentingan. 

Persepsi itu sendiri sudah cukup untuk menggerus kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada volatilitas ekonomi dan ketidakpastian pasar.

Berdasar sudut pandang teori tata kelola, independensi merupakan salah satu pilar utama selain akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Organisasi yang sehat hanya dapat berjalan efektif apabila pengambilan keputusan didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan pada kedekatan personal. 

Dalam teori manajemen modern, khususnya konsep checks and balances dan separation of function, pemisahan kekuasaan adalah mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan memastikan keberlanjutan institusi. 

Sumber: