Saat Hutan Menjauh dari Rakyat, Bencana yang Mendekat: Sedhakep Angawe-awe

Juga, Selandia Baru yang dengan gagahnya memberikan status hukum sebagai ”manusia” kepada Sungai Whanganui, mengakui hak-hak alam sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek eksploitasi. Di sana riset modern disatukan dengan etika lingkungan suku Maori. Hasilnya? Harmoni.

MENDESAK TRANSFORMASI INKLUSIF

Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi mungkin kita kekurangan orang yang mau mendengar suara dari akar rumput. Transformasi tata kelola tepat dimulai dengan pengakuan tulus terhadap hak-hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang sehat, sebagaimana amanat Pasal 28H UUD 1945.

Pemerintah harus berhenti memandang kearifan lokal sebagai penghambat investasi. Sebaliknya, kearifan lokal adalah ”imunitas” alami terhadap bencana. Perlindungan terhadap kawasan lindung, ekosistem gambut, dan pulau-pulau kecil harus bersifat mutlak. 

Tidak boleh ada kompromi, bahkan atas nama proyek strategis nasional (PSN) sekalipun, jika itu harus menghancurkan modal alam yang kritis bagi kelangsungan hidup manusia.

Jangan sampai kita terus terjebak dalam pola Sedhakep Angawe-awe. Memanggil rakyat dan menyebut nama mereka hanya saat membutuhkan legitimasi politik, tetapi bersedekap menutup diri rapat-rapat saat rakyat menuntut keadilan ekologis atas rusaknya ruang hidup mereka.

Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan satu hal yang sering saya sampaikan dalam kuliah maupun saat pidato pengukuhan saya: Hutan adalah cermin identitas kita sebagai bangsa. 

Ketika hutan itu hilang satu per satu karena kerakusan dan salah urus, sesungguhnya hilang pulalah sebagian dari nilai kemanusiaan dan martabat kita sebagai manusia.

Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan hujan. Mari kita evaluasi cermin di hadapan kita sendiri. (*)

*) Mohammad Adib, guru besar antropologi ekologi, FISIP, Universitas Airlangga.

 

Sumber: