Palestina Resmi Buka Kantor Penghubung dengan Board of Peace, Fokus Koordinasi Gaza
Pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono saat bertemu Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026.-Dok. Kemenlu-
HARIAN DISWAY - Otoritas Palestina mengonfirmasi telah resmi membentuk kantor penghubung (liaison office) untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace.
Pembentukan kantor itu menegaskan kesiapan Palestina menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan koordinasi di Jalur Gaza.
Informasi tersebut disampaikan Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza Nickolay Mladenov, seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA, Kamis, 26 Februari 2026.
BACA JUGA:Indonesia Sambut Pembentukan Kantor Penghubung Palestina untuk Board of Peace
BACA JUGA:Pidato Menlu RI Sugiono di Dewan HAM PBB 2026, Tegaskan Komitmen Indonesia soal Palestina
Dalam suratnya, Al-Sheikh menyebutkan bahwa kantor penghubung tersebut dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.
Pembentukan kantor itu disebut sebagai bagian dari komitmen Otoritas Palestina untuk mendorong masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.
"Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda (Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza)," ujar Al-Sheikh kepada Mladenov dalam surat tersebut.
BACA JUGA:Pertemuan Perdana Board of Peace, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Perdamaian di Palestina
BACA JUGA:Menlu Sugiono: DK PBB dan Board of Peace Harus Sejalan Wujudkan Perdamaian Palestina
Al-Sheikh juga menegaskan bahwa seluruh komunikasi dengan Board of Peace dilakukan dalam kerangka mendukung jalur politik yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.
Dalam surat tersebut, Otoritas Palestina menyatakan menyambut baik Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan Presiden Trump, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, pembentukan kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace, serta pembentukan Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza.
Menurut Al-Sheikh, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari proses transisi konkret menuju stabilitas jangka panjang di Gaza dan Tepi Barat.
BACA JUGA:Menlu Sugiono Temui Sekjen PBB di New York, Bahas Isu Palestina Jelang KTT BoP
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
