Trump Arok

Apalagi, dalam politik internasional. Seorang pemimpin bisa dianggap pahlawan di satu pihak. Tapi, bisa dianggap penjahat di pihak lain.

Semuanya bergantung apa tindakan yang dianggap moral dan amoral. Juga, bergantung kepada dampak praktik kekuasaan mereka terhadap warganya sendiri dan orang luar.

BACA JUGA:Trump dan Halaman Belakang AS

BACA JUGA:Tarif Resiprokal ala Trump: Senja Kala Era Perdagangan Bebas?

Trump menggunakan narasi moral untuk menjustifikasi kebijakan keras terhadap Iran. Bagi AS dan sekutunya, Khamenei dipandang sebagai ancaman karena kebijakan regional Iran. Juga, dukungannya terhadap kelompok yang dianggap ”teroris” oleh Barat.

Namun, bagi orang Iran dan mereka yang bersimpati terhadap perjuangan Iran, Trump-lah sebagai penjahatnya. Ia bersama Israel yang mulai menyerang Iran. AS juga membiarkan Israel menjajah rakyat Palestina. 

Trump bukan satu-satunya pemimpin yang menggunakan penilaian moral dalam retorika politik. Ketika ia menyebut Khamenei sebagai ”salah satu orang paling jahat dalam sejarah”, itu lebih dari sekadar hinaan. 

Di balik itu ada maksud ia untuk menguatkan legitimasi kebijakan luar negeri AS, terutama terhadap konfrontasi militer dengan Iran. Trump juga menggunakannya untuk menggalang dukungan domestik dengan menampilkan lawan sebagai ancaman moral.

Membingkai konflik sebagai perjuangan antara ”baik vs jahat” bukan sekadar persaingan geopolitik biasa. Retorika moral seperti itu sering dipakai untuk membentuk opini publik, bukan sekadar menilai karakter pribadi seseorang. 

Banyak orang di berbagai negara, termasuk di Barat, memandang Trump sendiri sebagai sosok yang kontroversial atau bahkan jahat karena banyak alasan. Ia sering menggunakan retorika politik yang memecah belah. 

Trump itu ibarat Ken Arok. Yang menggunakan intrik –bahkan pembunuhan– dan kecerdikan politik untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Namun, ia selalu berbicara atas nama ketertiban dan kebenaran setelah menjadi seorang raja.

Saya membayangkan makin modern dunia, makin terbangun moralitas politik baru. Politik berbasis kemanusiaan. Yang menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pertimbangan utama.

Namun, nyatanya, moralitas politik dunia cenderung kembali ke zaman primitif. Kekuatan menjadi dasar untuk mengakuisisi, menganeksasi, dan menguasai negara lain.

Hukum internasional menjadi tak berlaku bagi negara yang selama ini mengaku sebagai ibu kandung demokrasi. AS kini justru menjadi sumber masalah karena mengabaikan tatanan internasional.

Tampaknya memang tak mungkin menciptakan tatanan dunia yang adil hanya berdasar moralitas. Harus ada keseimbangan kekuatan sehingga ada mekanisme saling kontrol. 

Sumber: