Anomali Kedermawanan Masyarakat Indonesia

Ketiga, kolaborasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan, khusunya masalah dengan level kompeksitas dan struktural seperti kemiskinan, tidak bisa lagi setiap pihak berjalan sendiri-sendiri. 

Antara pemerintah dan ”swasta” atau antarlembaga ”swasta” seperti lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, lembaga sosial lainnya perlu saling berbagi informasi titik pemberdayaan yang sudah dilakukan, atau sharing database. 

Tujuannya adalah pemerataan bantuan, untuk melihat wilayah mana yang belum terakses bantuan. Dengan demikian, prioritas bantuan bisa ditujukan ke wilayah blank spot tersebut. 

Selain itu, sharing database bisa melihat wilayah-wilayah irisan antarlembaga yang mungkin sudah mendapat bantuan lebih dari kecukupan sehingga bisa dialihkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan.

Keempat, peran kebijakan pemerintah secara teknis memegang peran paling penting. Program bantuan untuk berwirausaha harus menjadi prioritas. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, mulai pendidikan, akses kesehatan, ketersediaan pangan, hingga akses pada lapangan pekerjaan. 

Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, akan makin mengurangi gap antara masyarakat miskin dan kaya. Fokus pada program dengan efek jangka panjang akan memutus rantai kemiskinan secara jangka panjang juga. 

Kedermawanan masyarakat Indonesia adalah budaya baik yang harus dipertahankan, tetapi program pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas bagi semua pihak. (*)

*) Agil Darmawan, manajer Riset Laz Nasional LMI dan peneliti Thinkleap Indonesia.

 

Sumber: