Perguruan Tinggi Swasta Butuh Kebijakan Berkeadilan, Bukan Sekadar Tuntutan Mutu

Kebijakan yang berkeadilan tidak berarti menurunkan standar. Justru sebaliknya: standar harus ditegakkan, tetapi dukungan harus disesuaikan dengan kapasitas institusi. PTS membutuhkan tiga hal. 

Pertama, kebijakan kuota mahasiswa yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi dan dampaknya terhadap APK nasional. 

Kedua, dukungan afirmatif untuk implementasi penjaminan mutu –baik dalam bentuk pelatihan, bantuan teknis, maupun platform digital bersama. 

Ketiga, ruang diferensiasi. Tidak semua PTS harus menjadi ”miniatur PTN besar”. Mereka perlu didorong mengembangkan kekhasan berbasis kebutuhan lokal, kewirausahaan, atau pendidikan terapan yang relevan dengan pasar kerja daerah.

Mutu adalah keharusan. Namun, keadilan struktural adalah fondasi. Jika regulasi hanya menekankan kewajiban tanpa memikirkan konteks, yang terjadi bukan peningkatan kualitas kolektif, melainkan konsolidasi kekuatan di segelintir institusi. 

Pendidikan tinggi bukan sekadar arena kompetisi, melainkan juga sistem nasional yang menyangkut pemerataan kesempatan dan masa depan generasi muda.

Permendikti 39/2025 bisa menjadi momentum reformasi. Namun, tanpa kebijakan yang berkeadilan, ia juga bisa menjadi tekanan tambahan bagi kampus-kampus yang sedang berjuang bertahan. PTS tidak meminta keistimewaan. 

Mereka hanya membutuhkan arena yang adil untuk menunjukkan kualitasnya. Jika kita sungguh ingin membangun pendidikan tinggi yang kuat dan meningkatkan APK secara signifikan, memperkuat seluruh ekosistem adalah pilihan yang lebih bijak daripada membiarkan sebagian berjuang sendirian. (*)

*) Suryanto, guru besar psikologi sosial, Universitas Airlangga, dan Rektor Universitas 45 Surabaya.

 

Sumber: