Awas! Orang Tak Jujur Bisa Dideportasi dari Swedia
Pemandangan Kota Stockholm, Swedia.-Jonathan NACKSTRAND-AFP
STOCKHOLM, HARIAN DISWAY-Pemerintah Swedia memperketat kebijakan migrasi. Orang tak jujur bisa dideportasi dari negeri tersebut.
Selasa, 24 Maret 2026, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan migran menjalani “honest living” atau hidup jujur. Jika tidak, izin tinggal mereka bisa dicabut dan berujung deportasi.
Kebijakan itu adalah bagian dari agenda pemerintah sayap kanan yang berkuasa sejak 2022. Menjelang pemilu legislatif pada September 2026, reformasi di sektor migrasi dipercepat.
Menteri Migrasi Johan Forssell menegaskan, kepatuhan hukum saja tidak cukup. Migran juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
BACA JUGA:Adu Narasi Donald Trump dan Iran tentang Akhir Perang: Klaim Segera Berakhir untuk Tenangkan Pasar
BACA JUGA:Mohammad Bagher Ghalibaf Bantah Sedang ada Negosiasi Damai dengan Amerika Serikat
“Mematuhi hukum itu sudah pasti. Tapi juga harus menjadi hal yang wajar bahwa setiap orang hidup bertanggung jawab dan tidak merugikan negara,” ujar Forssell yang dikutip Agence France-Presse.
Pemerintah merinci sejumlah indikator yang dianggap melanggar prinsip tersebut. Di antaranya tidak membayar utang, mengabaikan keputusan otoritas, hingga menyalahgunakan sistem bantuan sosial.

Orang-orang berkumpul untuk perayaan Midsummer tradisional di Gagnef, Swedia.-Ulf PALM-AFP
Selain itu, tindakan seperti bekerja tanpa membayar pajak atau tidak melunasi denda juga masuk dalam kategori pelanggaran. Bahkan, memperoleh izin tinggal dengan cara tidak sah dapat langsung berujung pencabutan status.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka kemungkinan mempertimbangkan pernyataan atau ekspresi individu. Meski tidak berdiri sendiri sebagai bukti pelanggaran, hal tersebut bisa menjadi indikator keterkaitan dengan ekstremisme.
Juru bicara kebijakan migrasi dari partai Sweden Democrats, Ludvig Aspling, menyebut pendekatan itu akan dilakukan secara menyeluruh. Partainya menjadi penopang utama pemerintahan saat ini.
BACA JUGA:105 Hari Tanpa Henti, Pria 82 Tahun Ini Tempuh 12 Jam demi Temani Istri di ICU
BACA JUGA:Perayaan Idulfitri di Beijing, Dubes RI Tekankan Solidaritas dan Kepedulian terhadap Tanah Air
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: