Negara Dinilai Lemah, 1.461 Kasus Pelanggaran THR 2026 Masih Menggantung

“Publikasikan secara terbuka. Sebutkan berapa yang sudah selesai, berapa yang masih proses, dan siapa saja pelanggarnya. Transparansi adalah kunci agar ada tekanan publik dan efek jera,” tegas legislator asal Dapil Jawa Tengah III tersebut.

Guna memastikan kinerja aparat pengawas berjalan optimal, Edy juga mengusulkan keterlibatan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal agar tidak terjadi pembiaran terhadap laporan-laporan yang masuk. Perusahaan yang terbukti melanggar diharapkan masuk dalam daftar pengawasan khusus hingga tahun berikutnya guna memutus siklus pelanggaran tahunan.(*)

Sumber: