Khofifah Targetkan Jatim Pertahankan Opini WTP 11 Tahun Berturut-turut

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menunjukkan optimisme tinggi dalam mempertahankan supremasi tata kelola keuangan daerah.

Menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis 2 April Khofifah membidik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara beruntun.

Sejak tahun anggaran 2015 hingga 2024, Jawa Timur konsisten menyabet opini tertinggi dari BPK. Namun, bagi Khofifah, WTP bukan sekadar label administratif. Ia menegaskan bahwa esensi dari pemeriksaan ini adalah perbaikan sistemik melalui tindak lanjut rekomendasi BPK.

"Capaian ini patut disyukuri, namun yang lebih krusial adalah menindaklanjuti seluruh rekomendasi agar kualitas tata kelola keuangan semakin sehat dan akuntabel," tegas Khofifah.

BACA JUGA:Kejar Opini WTP, Khofifah Boyong 36 Kepala Daerah Serahkan LKPD 2025 ke BPK

BACA JUGA:Kemenag Raih WTP ke-9, Menag: Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Salah satu fokus utama tahun ini adalah optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Khofifah mendorong sinergi antara Pemprov dengan Bupati/Wali Kota untuk memastikan ketepatan pencatatan keuangan. Hal ini sejalan dengan peringatan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, yang menyoroti potensi penurunan opini akibat ketidaktertiban pencatatan aset.

Di hadapan tim pemeriksa, Khofifah juga memaparkan rapor hijau ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025. Ekonomi Jatim tumbuh solid di angka 5,33%, menyumbang 14,40% terhadap ekonomi nasional. Dari sisi fiskal, pendapatan daerah melampaui target hingga mencapai 104,65% atau sebesar Rp29,88 triliun.

Sektor investasi pun mencatatkan rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir dengan angka Rp147,7 triliun. Meski demikian, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini tetap memberikan catatan kritis pada sektor sosial.

"Angka kemiskinan kita berada di kisaran 9,3% dan terus menurun. Namun secara absolut, ini tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan melalui belanja yang lebih produktif," imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Khofifah mengingatkan jajarannya untuk waspada terhadap volatilitas harga pangan dan energi global. Ia meminta setiap anggaran yang keluar harus menganut prinsip value for money. Artinya, setiap rupiah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi wajib memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (*)

 

Sumber: