Menakar Urgensi MBG atau Subsidi Pendidikan pada Sekolah Dasar, Menengah, dan Tinggi

BACA JUGA:Pemerintah Prioritaskan MBG untuk Daerah 3T dan Stunting Tinggi saat Libur

Subsidi pendidikan bekerja lebih senyap, tetapi dampaknya luas. Pada jenjang dasar dan menengah, bantuan seperti BOS membantu sekolah tetap berjalan dan meringankan beban keluarga.

Pada jenjang tinggi, dukungan seperti KIP Kuliah menjadi pembuka jalan bagi banyak anak dari keluarga sederhana agar tidak berhenti pada mimpi. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, subsidi semacam ini tidak boleh dianggap beban belanja. Ia adalah investasi sosial yang hasilnya baru benar-benar terasa dalam jangka menengah dan panjang.

 Pendidikan yang lebih lama dan lebih berkualitas terbukti berkaitan dengan kenaikan pendapatan, kesempatan kerja yang lebih baik, dan peluang keluar dari lingkaran kemiskinan.

Karena itu, ketika negara memperkuat subsidi pendidikan, sesungguhnya negara sedang mengurangi ketimpangan di masa depan. Bukan hanya menyelamatkan satu angkatan siswa, tetapi juga memperbaiki arah pembangunan nasional.

Lalu, mana yang lebih urgen? Jawabannya: cara bertanyanya perlu diubah.

MBG dan subsidi pendidikan tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kubu yang saling meniadakan. Keduanya justru bekerja pada dua lapis yang berbeda.

MBG menjawab pertanyaan paling dasar: apakah anak siap belajar hari ini? Subsidi pendidikan menjawab pertanyaan yang tak kalah penting: apakah anak bisa terus belajar sampai tuntas? Yang satu membangun kesiapan. Yang lain menjaga keberlanjutan.

Karena itu, pilihan paling masuk akal bukan “MBG atau subsidi pendidikan”, melainkan bagaimana negara menata keduanya secara cerdas. MBG semestinya diprioritaskan secara tajam pada wilayah-wilayah dengan kerentanan gizi tinggi, kemiskinan berat, dan risiko stunting yang masih besar. Jangan dibuat seragam hanya demi slogan nasional.

BACA JUGA:Viral 'Susu Sekolah' Beredar di Minimarket, BGN: Tak Ada Monopoli di Program MBG

BACA JUGA:1.256 Dapur MBG Disetop! BGN Tegas Tindak SPPG Tak Penuhi Standar

Sementara itu, subsidi pendidikan harus diperkuat sebagai jaring pengaman nasional agar anak-anak dari keluarga rentan tidak terpental dari sistem pendidikan. Dengan begitu, negara tidak hanya memberi makan, tetapi juga memberi jalan.

Yang lebih penting lagi adalah ketepatan sasaran dan efisiensi. Program sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi bila bocor, salah sasaran, atau lebih sibuk pada pencitraan daripada hasil. Kebijakan publik tidak cukup hanya populer. Ia harus masuk akal, terukur, dan berani diuji manfaatnya. 

Pada akhirnya, bangsa ini tidak membutuhkan perdebatan yang memisahkan gizi dan pendidikan seolah-olah keduanya berdiri sendiri. Anak Indonesia tidak bisa disuruh memilih antara perut kenyang dan sekolah yang terjangkau. Mereka membutuhkan keduanya. Sebab generasi unggul tidak lahir hanya dari meja makan. Tetapi juga tidak lahir dari ruang kelas yang mengabaikan rasa lapar. 

*) Dosen Universitas 45 Surabaya, Ketua Yayasan Perjuangan 45 

Sumber: