Waspada Modus Pajak Digital, Cara Membedakan Email Tagihan Resmi dan Link Phishing di Smartphone

Pesan itu biasanya dilengkapi dengan logo instansi yang meyakinkan, tanda tangan digital palsu, hingga tata letak email yang identik dengan surat resmi pemerintah.

Ketika tautan diklik, korban akan diarahkan ke situs tiruan. Situs yang dirancang untuk mencuri data secara real-time.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa masyarakat harus mampu mengenali perbedaan mendasar antara komunikasi resmi dan upaya penipuan.

BACA JUGA:Peran Orang Tua dalam Pengawasan Digital dan Kejahatan Siber pada Anak

BACA JUGA:Tangkal Serangan Siber, Pemerintah Siapkan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing

Salah satu poin krusial adalah memeriksa domain email pengirim. Email resmi dari otoritas terkait selalu menggunakan domain pemerintah.

Seperti @pajak.go.id atau @kemenkeu.go.id. Jika Anda menerima pesan dari layanan email gratis atau domain yang terlihat asing, besar kemungkinan itu adalah upaya phishing.

Memisahkan email pribadi, email kerja, dan akun publik dapat menjadi salah satu langkah untuk menghindari doxing--freepik.com

Selain itu, instansi pemerintah tidak pernah meminta data sensitif seperti password akun, PIN bank, atau nomor kartu kredit melalui pesan singkat.

Komunikasi resmi umumnya hanya bersifat informatif. Mengarahkan pengguna untuk melakukan login secara mandiri melalui situs resmi atau aplikasi terpercaya. Bukan melalui tautan langsung yang bersifat memaksa.

BACA JUGA:Serangan Siber Semakin Marak di 2026 Karena Kebocoran Data Pribadi, UU PDP Harus Dikuatkan

BACA JUGA: JMSI Sulsel Dilantik, Ilham Husen Siap Perkuat Peran Media Siber di Era Disrupsi

Sebagai langkah antisipasi, Anda dapat melakukan pengecekan sederhana pada smartphone dengan cara menekan dan menahan (press and hold) tautan yang mencurigakan sebelum membukanya.

Langkah itu akan memunculkan preview alamat website yang sebenarnya. Jika alamat tersebut tampak janggal, seperti menggunakan akhiran .net atau .com yang tidak resmi, segera abaikan. Hapus pesan tersebut.

Modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui WhatsApp kembali marak, masyarakat diminta lebih waspada terhadap permintaan data pribadi.-Dagens.dk-Pinterest

Sumber: