Pendidikan untuk Semua, Slogan Nyata atau Sekadar Permainan Kata-Kata?

BAGAIMANA jika pendidikan untuk semua ternyata bukan tentang semua? Pertanyaan itu mungkin terasa ganjil, bahkan provokatif, terutama ketika kita memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei. Namun, justru di tengah gema perayaan yang sarat seremoni, ada ruang sunyi yang jarang disentuh. Ruang untuk meragukan, untuk menguji, untuk bertanya, apakah yang selama ini kita yakini benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. 

Apakah pendidikan telah menjadi hak yang dirasakan secara merata atau masih menjadi privilese yang diam-diam diseleksi oleh keadaan? Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan optimisme, tetapi untuk menghindarkan kita dari rasa puas yang terlalu dini. Sebuah rasa yang sering kali lahir bukan dari pencapaian, melainkan dari kebiasaan mengulang keyakinan yang sama tanpa verifikasi yang jujur.

Kalimat ”pendidikan untuk semua” telah lama menjadi semacam janji kolektif yang diwariskan lintas generasi. Ia tidak hanya hadir sebagai slogan, tetapi juga sebagai simbol harapan tentang masa depan yang lebih adil. 

BACA JUGA:Kebijakan Populis Kikis Prioritas Pendidikan

BACA JUGA:Relevansi dan Meritokrasi Pendidikan Tinggi

Kita menemukannya dalam pidato kenegaraan, dalam dokumen perencanaan pembangunan, hingga dalam ruang-ruang kelas yang mengajarkan cita-cita kesetaraan. Namun, ketika sebuah kalimat terus diulang tanpa diimbangi refleksi kritis, ia berisiko kehilangan maknanya secara perlahan. Ia tetap terdengar indah, tetapi menjadi makin jauh dari realitas yang dihadapi sebagian masyarakat. 

Dalam situasi seperti itu, slogan tidak lagi berfungsi sebagai penggerak perubahan, tetapi sekadar penanda bahwa sesuatu seolah-olah telah diperjuangkan meski kenyataannya belum sepenuhnya terwujud.

ANTARA JANJI DAN REALITAS YANG TIMPANG

Di satu sudut negeri, ruang kelas telah bertransformasi menjadi ekosistem digital dengan perangkat canggih dan akses tanpa batas. Di sudut lain, anak-anak masih berjalan jauh, menembus medan yang tak ramah, untuk belajar di ruang yang bahkan belum sepenuhnya layak disebut sekolah. Kontras itu bukan sekadar perbedaan kondisi, melainkan gambaran nyata dari ketimpangan struktural yang terus berulang.

Data terbaru menguatkan kegelisahan tersebut. Laporan UNESCO Global Education Monitoring mencatat bahwa ratusan juta anak di dunia belum mendapatkan akses pendidikan yang layak yang bermuara terhadap kompetensi yang di bawah rata-rata. 

BACA JUGA:Pendidikan dan Penguatan Karakter Berbasis MBG

BACA JUGA:Dari Kejahatan Korupsi ke Kebaikan Pendidikan

Di Indonesia, proyeksi Badan Pusat Statistik hingga 2025 menunjukkan bahwa angka putus sekolah, terutama di jenjang menengah, masih menyentuh jutaan anak akibat faktor ekonomi dan keterbatasan akses. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah cerita tentang mimpi yang tertunda, bahkan terhenti.

Secara teoretis, gagasan pendidikan untuk semua berakar pada prinsip keadilan sosial. John Rawls menekankan bahwa keadilan sejati justru diuji dari bagaimana sebuah sistem memperlakukan mereka yang paling rentan. 

Sumber: