Menakar Pendidikan Bermutu untuk Semua

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali menghadirkan narasi optimisme. Dalam pidato resminya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa pendidikan adalah ”jantung peradaban”. Sebuah metafora kuat yang menempatkan pendidikan sebagai pusat denyut kemajuan bangsa. 

Narasi itu tak hanya indah secara retoris, tetapi juga sarat harapan kolektif. Lantaran itu, membaca ulang pesan Hardiknas 2026 menjadi penting untuk menakar seberapa jauh pendidikan bermutu benar-benar untuk semua.

Namun, sebagaimana lazimnya pidato kebangsaan, ukuran utamanya bukan pada apa yang diucapkan, melainkan seberapa jauh gagasan itu berakar pada realitas dan berujung pada perubahan nyata. 

Di titik itulah refleksi menjadi penting, apakah pendidikan kita sudah benar-benar bermutu? Dan, jika iya, apakah mutu itu telah dirasakan secara merata oleh seluruh anak bangsa, bukan hanya sebagai janji kebijakan, melainkan pengalaman empiris?

BACA JUGA:Ruh Tut Wuri Handayani Ki Hadjar Dewantara: Masihkah Pendidikan di Indonesia Memanusikan Manusia?

BACA JUGA:Mewujudkan Pendidikan Berkeadilan bagi ABK: Antara Cita-Cita, Realitas, dan Jalan Menuju Perubahan

Partisipasi Semesta

Terminologi ”partisipasi semesta” menjadi pesan sentral Hardiknas tahun ini. Negara, kampus, industri, masyarakat, hingga keluarga didorong menjadi arsitek masa depan pendidikan. Secara konseptual, pendekatan itu sejalan dengan model kolaboratif pentahelix yang selama ini diagungkan dalam kebijakan publik.

Namun, partisipasi tidak pernah lahir dalam ruang yang setara. Tumbuhnya partisipasi sangat ditentukan oleh kapasitas, aksesibilitas, dan distribusi sumber daya. Dalam realitas yang timpang, ajakan partisipasi berpotensi berhenti sebagai seruan moral, bukan instrumen perubahan.

Di banyak wilayah, pendidikan masih bergulat dengan persoalan mendasar, seperti infrastruktur yang belum merata, kualitas guru yang timpang, hingga akses teknologi yang terbatas. 

Dalam konteks itu, ”partisipasi semesta” berisiko menjadi jargon normatif jika tidak ditopang oleh kebijakan afirmatif yang konkret. Partisipasi sejati bukan soal mengundang semua pihak, melainkan memastikan semua pihak memiliki kemampuan untuk terlibat secara bermakna.

BACA JUGA:Pendidikan untuk Semua, Slogan Nyata atau Sekadar Permainan Kata-Kata?

BACA JUGA:Partisipasi Semesta, Kunci Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Akses Tanpa Mutu

Sumber: