Derap Tentara di Sawah

Lain halnya Indonesia saat ini. Kita menganut paham demokrasi. Tentara memang tetap patuh dengan satu komando. Militer adalah hierarkis. Namun, di alam demokrasi, rakyat bisa memberikan reaksi atau tanggapan yang berbeda.  

Pemerintah dan TNI paling tidak harus mengantisipasi tiga hal. Pertama, potensi munculnya gesekan sosial dengan kehadiran batalyon di setiap kabupaten. Sebab, itu berarti akan bertambah paling tidak 650 hingga 1.000 tentara baru di setiap kabupaten. Selama ini saja, masih sering terdengar konflik antara anggota TNI dan polisi. Atau, personel TNI dan masyarakat. 

Hal sepele pun bisa menjadi besar ketika semuanya memiliki semangat korsa. Semangat korps. Hal kesalahpahaman di jalan saja dengan gampang tersulut di era medsos. Itulah yang harus diantisipasi. 

Saat ini saja, sudah muncul polemik. Di sejumlah tayangan video medsos, kelompok masyarakat memprotes lahan yang bakal dijadikan markas batalyon. Tentu PR besar dalam rencana penggemukan jumlah tentara.

Kedua, belum lagi persoalan anggaran. Batalyon baru di setiap kabupaten bakal menambah tentara baru sekitar 350 ribu personel. Menjadi pertanyaan di sisi anggaran, di tengah defisit APBN yang makin dalam, dan utang negara yang menggunung. Pemerintah juga harus transparan dalam distribusi anggaran. Sebab, pembengkakan di pos tertentu bakal menekan pos lain.

Potensi lain, yang juga harus diantisipasi semua pihak, adalah potensi TNI terseret ke politik praktis. Secara konstitusi, TNI menjalankan politik negara. Harus netral dalam politik praktis perebutan kekuasaan. 

Namun, bila para elite mempunyai agenda politik, bisa saja mereka menyeret tentara ke politik praktis. Potensi, yang paling sederhana saja, meminta tentara mengonsolidasi keluarganya untuk memenangkan kelompok politik tertentu.

Potensi lain, bisa saja elite penguasa membelokkan institusi militer menjadi kelompok penekan dalam politik. Termasuk memanfaatkan intelijen dalam menekan lawan politik. Tentu kita berharap hal seperti itu tidak pernah terjadi. Tentara harus tetap dengan politik kenegaraan. 

Cita-cita surplus pangan tentu menjadi agenda perekonomian yang superpenting. Menjaga kebutuhan pokok. Tapi, menjaga tentara tetap di rel sebagai alat pertahanan juga sangat penting.

Suatu hari Prabowo, yang saat itu menjabat menteri pertahanan, pernah meminta pandangan ahli militer Salim Said. Bagaimana seharusnya tentara?  Salim menjawab, tentara harus profesional. Berlatih dan berlatih. Kalau tidak ada perang, jangan anggap tentara menganggur, karena harus tetap berlatih. Bukan dikerahkan menjadi petani.

Nasihat Salim Said pada 2019 itu mungkin sudah dilupakan Prabowo yang kini sudah menjadi presiden. (*)

Sumber: