Menambal Lubang Kebocoran Devisa, Membuka Peluang Rantai Ekonomi Mikro

Di sektor batu bara, saya menilai peluang ekonomi mikro harus ditumbuhkan di sekitar tambang, pelabuhan, jalur angkut, hingga kawasan penunjang. Koperasi lokal, bengkel kecil, katering pekerja, penyedia transportasi, jasa pemeliharaan operasional, hingga suplai alat keselamatan kerja (APD) wajib diberi ruang legal dalam rantai pasok. 

Bahkan, para pemuda di daerah penghasil harus dilibatkan dalam pengembangan layanan digital untuk manajemen distribusi serta monitoring komunitas tambang. Dengan tata kelola ekspor yang lebih tertib, negara memiliki posisi lebih kuat untuk memastikan daerah penghasil tidak hanya menanggung beban ekologis, tetapi juga menerima perputaran ekonomi yang jauh lebih adil.

Di sektor sawit, keterlibatan ekonomi mikro bahkan berjalan lebih langsung ke akar rumput. Petani rakyat, koperasi, usaha angkutan desa, pengepul, dan industri kecil turunan sawit harus menjadi bagian dari ekosistem baru itu. 

BACA JUGA:Membangun Resiliensi Digital Pahlawan Devisa

BACA JUGA:Pekerja Migran Indonesia: Pahlawan atau Penghasil Devisa?

Saya memandang kebijakan ekspor satu pintu tersebut sudah seharusnya dihubungkan langsung dengan agenda peremajaan kebun, sertifikasi, akses pupuk, pembiayaan murah, hingga hilirisasi lokal seperti pengolahan limbah sawit menjadi pupuk organik dan biomassa briket rakyat. 

Dengan demikian, petani swadaya tidak terus-menerus menjadi mata rantai paling lemah dari komoditas yang sangat besar nilainya itu.

Pada sektor paduan besi atau ferro alloy, peran ekonomi mikro mungkin tidak berada pada inti produksi metalurgi yang padat modal, tetapi tetap krusial dalam ekosistem pendukungnya. Kawasan pengolahan membutuhkan jasa konstruksi kecil, perawatan alat, katering, transportasi lokal, pelatihan tenaga kerja, hingga tata kelola hunian pekerja. 

Hilirisasi dan proyek strategis nasional tidak boleh hanya melahirkan industri besar yang tertutup seperti menara gading, tetapi wajib menciptakan kelas baru pengusaha lokal yang tangguh di sekitar kawasan industri tersebut.

Namun, saya mengarisbawahi bahwa kebijakan itu tidak boleh berhenti pada pembagian peran di masing-masing komoditas semata. Tantangan terbesarnya adalah memastikan satu pintu ekspor tersebut benar-benar menjadi satu standar tata kelola nasional: transparan dalam harga, akuntabel dalam kontrak, terbuka dalam audit, dan adil dalam distribusi manfaat. 

Negara perlu memastikan nilai tambah dari komoditas strategis tidak hanya berhenti pada angka laporan devisa, tetapi juga mengalir nyata ke pembiayaan UMKM, penguatan koperasi, pelatihan tenaga kerja, industrialisasi daerah, dan perluasan kesempatan usaha bagi masyarakat lokal.

Pada akhirnya, kebijakan ekspor satu pintu adalah ujian bagi arah ekonomi Indonesia. Apakah sumber daya alam akan terus menjadi komoditas yang pergi meninggalkan lubang ekologis dan ketimpangan sosial atau bertransformasi menjadi fondasi bagi naik kelasnya ekonomi rakyat? 

Menambal lubang kebocoran devisa adalah tugas negara. Namun, membuka peluang rantai ekonomi mikro adalah tugas kebangsaan. 

Di situlah kebijakan tersebut menemukan makna terdalamnya: tidak sekadar menata cara ekspor, tetapi juga menata ulang siapa yang berhak menikmati hasil dari bumi Indonesia. (*)

*) Isyak Meirobie adalah asisten Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi, dosen Program Pascasarjana Magister Manajemen dan Kewirausahaan Podomoro University, serta doktor manajemen strategik Universitas Tarumanagara.

Sumber: