Dahlan Iskan: Indonesia Tidak Bangkrut, Tapi Mulai Komplikasi, Pemerintah Tak Perlu Malu Revisi Program

Menghadapi dilema tersebut, Dahlan Iskan menyarankan agar pemerintah tidak perlu merasa malu atau gengsi untuk melakukan langkah revisi ataupun konsolidasi efisiensi radikal. 

BACA JUGA:BGN Temukan Potensi Pemborosan Rp12 Triliun per Tahun, Program MBG Ditata Ulang

BACA JUGA:Alasan Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN: Kedisiplinan Manajerial

“Kenapa harus malu untuk merevisi program-program besar. Karena kan alasan untuk merevisi itu ada. Bukan karena pemerintah tidak konsekuen, tidak konsisten, tapi kondisi kan memang berubah,” jelasnya.

Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak menuai kritik. Dahlan pun menilai bahwa masa libur sekolah nasional yang berlangsung selama satu bulan penuh merupakan momentum emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah untuk mengistirahatkan operasional sekaligus membenahi tata kelola internal program tersebut.

Secara khusus, sorotan tajam diarahkan kepada laporan internal Badan Gizi Nasional (BGN) terkait indikasi pembengkakan jumlah infrastruktur dapur produksi dalam program MBG. 

BACA JUGA:Alasan Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN: Kedisiplinan Manajerial

BACA JUGA:IHSG Masih Bergejolak, Ekonom Soroti Beban Regulasi dan Fiskal Domestik

Berdasarkan hitungan rasio logis, jumlah satuan pelayanan dapur yang didirikan diduga melebihi kapasitas riil dari kuota siswa yang dilayani di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara hingga triliunan rupiah apabila tidak segera dievaluasi dan diverifikasi ulang secara mendalam.

Lebih jauh lagi, Dahlan Iskan juga menganalisis gaya kepemimpinan kabinet saat ini yang sangat kental dengan corak komando militer, mengingat latar belakang sang Presiden sebagai purnawirawan jenderal Kopassus. 

Pendekatan jalur komando itu sebetulnya memiliki keunggulan dalam menggerakkan struktur birokrasi secara cepat dari pusat hingga tingkat Kodim dan Koramil di daerah, seperti yang diterapkan pada program Koperasi Merah Putih. 

Namun di sisi lain, metode tersebut memicu perebutan pos anggaran yang sangat sengit di tingkat kementerian, yang pada akhirnya berdampak pada pemotongan dana transfer ke daerah secara drastis hingga menimbulkan kekecewaan di kalangan bupati maupun walikota.

BACA JUGA:IHSG Menguat 2,71 Persen Hari Ini, Ancaman Harga Minyak Jadi Penghambat

BACA JUGA:Harga Pertamax Tembus Rp16.250, Daya Beli Kelas Menengah Bisa Tergerus, Inflasi Terancam Melonjak

"Rebutan anggaran ini luar biasa serunya dan bisa menimbulkan kekecewaan yang luar biasa di sektor-sektor yang dikalahkan. Karena jumlah uangnya sama, yang memperebutkan lebih besar. Ini yang terjadi sekarang. Para bupati dan walikota jengkel karena anggaran transfer ke daerahnya disunat habis," tegasnya.

Sumber: