Pembangkangan Sipil, Demonstrasi, dan Krisis Representasi Politik

Dalam konsep Young, representasi sebagai relasi sosial dan kehadiran suara di ruang publik. Pembangkangan sipil dan aksi demonstrasi sebagai praktik non-elektoral di mana menjadi sarana untuk menghadirkan atau ”presence” suara di ruang publik yang tidak terakomodasi di institusi formal. 

Hal itu sebagai bentuk klaim dari masyarakat yang diabaikan oleh institusi formal. Pembangkangan sipil dan aksi demonstrasi bukan sekadar ”gangguan politik”, tetapi lebih menggambarkan mekanisme korektif terhadap kegagalan representasi yang formalistis. 

Jadi,  demokrasi elektoral memang perlu, tetapi tidak cukup karena pemilihan hanya salah satu mekanisme representasi politik. 

Nyatanya, elite pemerintahan sebagai personifikasi wakil yang terpilih secara langsung dalam pemilu tidak linier atau otomatis responsif baik terhadap konstituen maupun masyarakatnya. Aspirasi masyarakat tidak menjadi fokus dalam kebijakannya, bahkan suara kekritisannya disumbat. 

Ketika pemerintah tidak responsif dan akuntabel, pembangkangan sipil dan aksi demonstrasi menjadi kanal representasi alternatif. Oleh sebab itu, perlu mengubah paradigma di kalangan elite pemerintah melalui policy feedback loop dari pembangkangan sipil dan aksi demonstrasi ke kebijakan.

Rantai Tanggung Jawab Terputus

Banyak keputusan politik yang kini dibuat di tingkat nasional, di luar kendali langsung pemilih. Wakil menjadi akuntabel pada beberapa pemangku kepentingan, bukan pada rakyat. Hal itu memutus rantai tanggung jawab politik dan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berdampak pada kehidupan warga. 

Padahal, relasi politik antara wakil dan yang diwakili menjadi dasar untuk menilai bagaimana representasi politik seharusnya bekerja. 

Idealnya, representasi politik mencerminkan keinginan masyarakat secara akurat, tetapi realitas demonstrasi dan pembangkangan sipil menunjukkan adanya kesenjangan representasi ketika aspirasi masyarakat tidak tecermin secara memadai ke dalam kebijakan. 

Akibatnya, bila kesenjangan itu makin lebar, sistem   representasi menjadi disfungsional. Disfungsi representasi politik menciptakan distansi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik. 

Kebijakan tidak lagi merefleksi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tetapi lebih responsif terhadap kepentingan elite pemerintah jika dibandingkan dengan masyarakat. 

Memudarnya Legitimasi Politik

Ketidakmampuan menjaga relasi wakil-yang diwakili tersebut akan berdampak pada krisis representasi politik dan makin memudarnya legitimasi relasi representasi wakil-yang diwakili. 

Memudarnya legitimasi berimplikasi pada krisis representasi. Krisis legitimasi  sering kali berakar pada kegagalan sistem representasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara efektif. Ketika warga negara merasa bahwa wakil politik tidak lagi mencerminkan kepentingan mereka, legitimasi terhadap institusi politik pun menurun.

Legitimasi politik merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap otoritas politik –pemerintah– sebagai sesuatu yang sah dan layak untuk ditaati. Dalam demokrasi modern, legitimasi terutama bersumber dari tipe legal-rasional, di mana kekuasaan dianggap sah karena diperoleh melalui prosedur yang legal dan rasional, seperti pemilu yang bebas dan adil (Weber, 1978). 

Sumber: