Mengukur Dukungan Publik ke Pemerintahan Prabowo

KRITIK dan demo adalah niscaya di negara demokrasi belahan dunia mana pun. Pertanyaannya, apakah demo dan KRITIK jadi alasan hancurnya legitimasi politik atau kejatuhan pemerintahan yang tengah berlangsung? Mari kita kaji atau mengukurnya di era Prabowo Subianto yang bulan Juni ini masuk di 600 hari pemerintahannya.

Dukungan publik adalah tingkat persetujuan, kepercayaan, atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, program, lembaga, tindakan atau rezim itu sendiri. Dalam ilmu politik dan komunikasi, dukungan publik biasanya diukur melalui survei opini publik (approval rating, tingkat kepuasan, elektabilitas). 

Kedua, lewat partisipasi masyarakat (kehadiran dalam acara, relawan, petisi). Juga, melalui perilaku politik (hasil pemilu, tingkat partisipasi pemilih). Terakhir, lewat percakapan publik di media massa dan media sosial.

Dalam perspektif ilmiah, dukungan publik sering dipahami sebagai social legitimacy (legitimasi sosial), yaitu penerimaan masyarakat yang memberi pemerintah restu untuk menjalankan kebijakannya. 

BACA JUGA:Ignasius Jonan Apresiasi Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo di Istana Merdeka

BACA JUGA:Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kemenag Mantapkan Komitmen Wujudkan Asta Cita

Konsep itu banyak dibahas oleh ilmuwan politik seperti David Easton, yang membedakan antara dukungan terhadap pemimpin, dukungan terhadap kebijakan, dan dukungan terhadap sistem politik itu sendiri.

Mari kita kaji data valid dukungan terhadap Prabowo tinggi lewat lembaga survei atau polling terakhir. Atau, juga data memperlihatkan dukungan mayoritas rakyat pada kebijakan MBG, Sekolah Rakyat, hilirisasi, dan Koperasi Desa Merah Putih?

Data yang paling banyak dikutip pada awal 2026 berasal dari Indikator Politik Indonesia⁠ (15–21 Januari 2026) menemukan: 79,9 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, hanya sekitar 20 persen yang menyatakan tidak puas. 

Angka itu dinilai sangat tinggi untuk seorang presiden yang belum dua tahun menjabat. Bahkan, sejumlah laporan membandingkan angka tersebut lebih tinggi daripada fase awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.  

BACA JUGA:Setahun Pemerintahan Prabowo, 166 Sekolah Rakyat Telah Berdiri dari Target 500

BACA JUGA:Setahun Pemerintahan Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan 1,5 Juta Lapangan Kerja

Sebagai pembanding, survei lain dari Indopol pada Mei–Juni 2026 menunjukkan angka kepuasan yang lebih rendah, sekitar 59,75 persen. Dari data yang penulis kumpulkan,  mayoritas survei nasional masih menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo. Yakni, berada pada level mayoritas yang kuat meskipun terdapat variasi antarlembaga survei.

Bagaimana dukungan publik terhadap Makanan Bergizi Gratis (MBG)? Di sini penulis menemukan data dukungan terhadap MBG relatif konsisten. Survei Indikator Politik Indonesia, 72,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap program MBG, dukungan tertinggi berasal dari generasi Z. 

Sumber: