Popularitas, Otoritas, dan Masa Depan NU

BACA JUGA:Tali Jagat NU

BACA JUGA:NU Adalah Asosiasi Ulama

Persoalan muncul ketika popularitas berhenti menjadi instrumen dan berubah menjadi tujuan. Organisasi akan menghadapi persoalan serius apabila kemampuan tampil lebih dihargai daripada kemampuan berpikir, ketika citra lebih menentukan daripada kapasitas, dan ketika viralitas diperlakukan sebagai ukuran utama kualitas kepemimpinan.

Filsuf Korea-Jerman, Byung-chul Han, mengingatkan bahwa masyarakat digital cenderung mengubah segala sesuatu menjadi objek eksposur. Yang tidak terlihat dianggap tidak penting, sedangkan yang tidak tampil dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak relevan.

Dalam kondisi semacam itu, proses panjang pembentukan otoritas berhadapan langsung dengan budaya instan yang diciptakan algoritma.

Tantangan itu bukan yang pertama dihadapi NU. Ketika para muassis mendirikan jam’iyah ini pada 1926, mereka juga berhadapan dengan perubahan besar akibat modernisasi, kolonialisme, dan pergeseran otoritas keagamaan. 

Para ulama merespons perubahan tersebut dengan membangun mekanisme yang memungkinkan tradisi tetap hidup tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman.

Sejak awal, NU tidak pernah didirikan sebagai organisasi yang anti-modernitas. Organisasi itu lahir sebagai ikhtiar untuk memastikan bahwa perubahan tidak menghilangkan akar keilmuan yang menjadi fondasinya. 

Para pendirinya memahami bahwa tradisi yang hidup bukanlah tradisi yang membeku, melainkan tradisi yang mampu berdialog dengan perubahan tanpa kehilangan identitas.

Semangat itu kemudian dirumuskan dalam kaidah yang sangat dikenal di lingkungan NU, al-muhafazhah ’ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.

Prinsip tersebut tetap relevan untuk menjawab tantangan hari ini. NU tidak perlu bersikap defensif terhadap media sosial, kecerdasan artifisial, maupun tuntutan visibilitas publik. Namun, modernitas juga tidak boleh dibiarkan menggeser sumber legitimasi yang selama ini dibangun melalui ilmu, akhlak, dan pengabdian.

Menjelang muktamar ke-35, pembahasan tentang kepemimpinan seharusnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang akan memimpin NU lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memastikan sumber legitimasi yang diwariskan kepada generasi berikutnya tetap terjaga.

Di tengah budaya digital yang kian mengutamakan visibilitas, tantangan NU bukan memilih antara tradisi dan modernitas, melainkan memastikan bahwa modernitas memperkuat tradisi, bahwa popularitas memperluas pengaruh tanpa menggantikan otoritas, dan bahwa perhatian publik tetap bertumpu pada ilmu, akhlak, serta pengabdian.

Perhatian publik akan selalu bergerak mengikuti perubahan zaman. Sebaliknya, kepercayaan lahir dari proses panjang yang dibangun melalui ilmu, keteladanan, dan konsistensi pengabdian. 

Pengalaman hampir satu abad NU menunjukkan bahwa popularitas dapat mengundang perhatian, tetapi hanya otoritas yang mampu menjaga kepercayaan dalam jangka panjang. (*)

Sumber: