Saatnya Mengomunikasikan Kemandirian Energi

Rombak Tata Kelola Komunikasi

Dalam perspektif komunikasi publik, beragam informasi yang bernada meninabobokan itu justru memicu terbentuknya bias optimisme (optimism bias) secara kolektif. Ketika masyarakat secara disproporsional disuguhi narasi kelimpahan semu, kesadaran kritis mereka akan kedatangan senja kala energi fosil menjadi tumpul. 

Komunikasi publik yang ada tidak lagi berfungsi mencerahkan atau mempersiapkan masyarakat menghadapi masa depan, tetapi melahirkan ilusi kenyamanan yang semu (illusion of safety).

Dampak dari strategi komunikasi semacam itu terasa sangat fatal ketika realitas pasar global mengalami guncangan mendadak. Saat terjadi hambatan distribusi atau lonjakan harga minyak mentah akibat eskalasi konflik internasional, narasi ”stok aman” tersebut seketika pecah dan runtuh. 

BACA JUGA:Krisis Energi, Sebuah Paradoks

BACA JUGA:Stagnasi Transisi Energi di Indonesia

Ketiadaan mitigasi kognitif dan ketidaksiapan mental membuat masyarakat terjerumus ke dalam kubang kepanikan sosial (social panic). Fenomena pembelian panik (panic buying) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terjadi. 

Kemudian, diikuti oleh hukum ekonomi berantai: kelangkaan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, inflasi meroket, dan ketidakpastian menjalar ke sektor riil.

Mengacu pada konsep information anxiety atau kecemasan informasi yang dicetuskan Richard Saul Wurman (1989), kepanikan massal semacam itu terjadi bukan karena masyarakat kekurangan pasokan informasi. 

Sebaliknya, hal itu terjadi karena adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara apa yang dipahami masyarakat secara sosiologis akibat bentukan narasi pemerintah dan realitas aktual yang mendadak harus mereka hadapi. Masyarakat menjadi bingung dan panik karena informasi yang selama ini mereka konsumsi tidak sinkron dengan kenyataan sehari-hari.

BACA JUGA:Terjemahan Transisi Energi Berkeadilan Tanpa FPIC

BACA JUGA:Pro-Kontra Konversi Subsidi Energi ke BLT

Oleh karena itu, tata kelola komunikasi publik nasional di sektor energi harus segera dirombak total. Pemerintah perlu menggeser strategi komunikasi dari sekadar fungsi hubungan masyarakat yang defensif menuju strategi komunikasi perubahan perilaku yang progresif. 

Fokus kampanye harus dialihkan secara radikal, dari yang semula menenangkan publik dengan isu kecukupan BBM fosil menjadi gerakan masif yang mengekspos ragam energi alternatif yang ramah lingkungan, murah, dan berkelanjutan.

Kemandirian Energi

Sumber: