DPRD Gresik Dorong Penguatan Kualitas SMP Negeri, Berbagai Solusi Disiapkan

Fenomena ini memperlihatkan adanya perbedaan tingkat minat masyarakat terhadap sekolah negeri di berbagai kawasan Kabupaten Gresik.

BACA JUGA:DPRD Gresik Dorong Sekolah, Dunia Kerja, dan Layanan Publik Kian Ramah Disabilitas

BACA JUGA:DPRD GRESIK Perkuat Perlindungan Penyandang Disabilitas Lewat Perda Inisiatif

SMP Negeri di pusat kota hampir selalu menerima jumlah pendaftar yang tinggi. Sementara itu, sekolah negeri di wilayah pinggiran masih terus berupaya memenuhi pagu minimal rombongan belajar setiap tahunnya.

Data Dinas Pendidikan menunjukkan kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada tahun ajaran 2026/2027.

Pada PPDB tahun 2022 masih terdapat 453 kursi yang belum terisi dari total kuota 7.552 siswa. Setahun berikutnya masih tersisa sekitar 270 kursi setelah proses pemenuhan pagu ditutup. Tren serupa juga tercatat pada 2024 dan kembali terjadi pada tahun ini.

Berdasarkan evaluasi Dispendik, rata-rata terdapat sekitar 900 hingga 1.100 kursi yang belum terisi setiap tahun, tersebar di 13 hingga 15 SMP Negeri dari total 34 sekolah negeri di Kabupaten Gresik.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingginya minat masyarakat terhadap sekolah berbasis keagamaan di sejumlah wilayah pinggiran Gresik.

Banyak orang tua memilih melanjutkan pendidikan anak ke madrasah tsanawiyah maupun sekolah berbasis pesantren karena dinilai memiliki penguatan pendidikan karakter dan keagamaan. Di sisi lain, sejumlah SMP Negeri terus didorong untuk mengembangkan program-program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan TKA dari Dispendik Gresik yang diikuti oleh siswa SMP di Gresik.-Dispendik Kabupaten Gresik-

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto juga mengakui bahwa kondisi tersebut mayoritas terjadi di sekolah-sekolah wilayah pinggiran dan menjadi tantangan yang terus dihadapi setiap tahun ajaran baru.

Selama ini, Dispendik juga tetap menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan dengan tidak menarik siswa yang telah mendaftar di sekolah swasta, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Gresik.

Di tengah kondisi tersebut, DPRD bersama Dinas Pendidikan juga mulai membuka ruang pembahasan mengenai berbagai alternatif pengelolaan sekolah apabila penurunan jumlah siswa berlangsung dalam jangka panjang.

Anggota Komisi IV DPRD Gresik Atek Riduan mengatakan, opsi regrouping atau penggabungan sekolah dapat menjadi salah satu alternatif yang dikaji apabila suatu sekolah dinilai sudah tidak efektif secara operasional.

"Kalau memang dari tahun ke tahun sebuah SMP Negeri tidak bisa menarik minat masyarakat dan siswanya terus merosot drastis, Dispendik jangan ragu melakukan kajian mendalam. Opsi regrouping harus berani dipertimbangkan demi efektivitas mutu pendidikan," ujarnya.

Sumber: