Pengamat: Prabowo Jalankan Janji Kampanye, tapi Implementasi Kebijakannya Perlu Ditingkatkan

JAKARTA, DISWAY - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah menjalankan komitmen politik yang dijanjikan saat kampanye. Namun, tantangan terbesar saat ini berada pada implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurut Trubus, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah lebih dipicu persoalan pelaksanaan program dibanding substansi kebijakan yang telah dirancang.

"Kebijakan pemerintah selama ini cenderung bersifat elitis dan kurang implementatif. Banyak kebijakan yang belum didasarkan pada kajian yang kuat sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak maksimal," ujar Trubus saat dihubungi, Selasa, 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan di tingkat pusat, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan hingga ke daerah.

"Presiden tidak mungkin mengawasi langsung seluruh daerah. Karena itu keberhasilan program sangat bergantung pada aparat pelaksana di bawahnya," katanya.

Salah satu contoh yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan dalam tata kelola.

BACA JUGA:Pesan Prabowo Ingatkan 1.204 Pamong Praja IPDN: Layani Semua Suku dan Agama Tanpa Sekat

Trubus menilai program serupa telah diterapkan di sejumlah negara seperti India, Brasil, Jepang, hingga Amerika Serikat dengan sistem pengelolaan yang lebih matang.

"MBG itu banyak mengalami persoalan tata kelola sehingga memengaruhi kepercayaan masyarakat," tuturnya.

Ia menambahkan, perubahan tata kelola yang berulang membuat pelaksanaan program belum berjalan konsisten.

"Di Indonesia tata kelolanya masih sering berubah, bahkan pimpinannya juga beberapa kali berganti," imbuhnya.

Selain MBG, Trubus juga menyinggung program Koperasi Merah Putih yang dinilai harus mampu membuktikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap kebijakan publik harus memiliki urgensi yang jelas sekaligus memberikan dampak langsung kepada penerima manfaat.

"Kalau kebijakan tidak dievaluasi, biasanya akan mendapat resistensi dari masyarakat. Kebijakan yang tidak memiliki manfaat publik pada akhirnya akan ditolak dan gagal," jelasnya.

Sumber: