Hendropriyono Desak PPATK Telusuri Aliran Dana Kabinet Bayangan

JAKARTA, HARIAN DISWAY -  Polemik pembentukan Kabinet Bayangan oleh koalisi masyarakat sipil dan sejumlah akademisi terus menjadi sorotan politik nasional.

Perdebatan tersebut kembali mengemuka setelah muncul desakan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana yang menopang gerakan tersebut.

Di tengah polemik itu, nama mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono ikut terseret dalam berbagai narasi yang beredar di media sosial.

BACA JUGA:Qodari Ungkap Alasan Gibran Duduk Terpisah dari Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna

BACA JUGA:Mensesneg Tegaskan Posisi Duduk Prabowo dan Gibran di Sidang Kabinet Murni karena Kebutuhan Teknis

Hendropriyono akhirnya angkat bicara mengenai fenomena tersebut. Ia menilai transparansi pendanaan menjadi salah satu hal penting yang harus dijelaskan apabila sebuah gerakan mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

"Setiap gerakan politik yang berpotensi memengaruhi opini publik berskala masif harus klir dari mana sumber pendanaannya, agar tidak memicu prasangka publik yang tidak perlu," kata Hendropriyono saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurutnya, perkembangan informasi di media sosial membuat pandangan pribadi seseorang kerap dicampuradukkan dengan pernyataan atau desakan dari pihak lain.

BACA JUGA:Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Chatib Basri Jadi Menkeu? Begini Tanggapan Istana!

BACA JUGA:Istana Prihatin 2 Pejabat Kabinet Prabowo Tersandung Korupsi dalam 2 Hari

Ia pun menilai penelusuran aliran dana oleh PPATK terhadap institusi nonpemerintah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang maupun potensi intervensi eksternal.

"Jika institusi tersebut memang murni digerakkan oleh swadaya masyarakat lokal, maka mereka tidak perlu merasa terancam dengan adanya pemeriksaan dari lembaga yang berwenang," ujarnya.

Hendropriyono juga menyoroti dinamika politik di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan keterbukaan informasi digital.

Masyarakat perlu semakin kritis dalam memilah informasi yang beredar di media sosial. Potongan pernyataan maupun informasi yang belum diverifikasi dapat dengan mudah membentuk persepsi publik.

Sumber: