Psikolog Umum Jangan Dipecah

Empat latar layanan dalam kurikulum menunjukkan itu dengan gamblang: kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Artinya, sejak masa pendidikan, calon psikolog umum memang dipersiapkan bergerak lintas konteks. 

Fasilitas kesehatan bukan dunia yang muncul tiba-tiba setelah mereka lulus. Ia sudah menjadi salah satu latar pembelajaran profesi.

Maka, akan aneh bila sistem pendidikan membentuk psikolog umum dengan kompetensi lintas latar, tetapi regulasi di hilir justru membuat pintunya makin sempit.

Yang dibutuhkan bukan memperbanyak sekat. Yang dibutuhkan adalah memastikan kompetensi.

Kalau fasilitas kesehatan membutuhkan kemampuan khusus, beri bridging course. Kalau perlu standar tambahan, buat standar. Kalau perlu uji kompetensi, lakukan uji kompetensi. Namun, jangan sampai solusi terhadap kebutuhan khusus justru memecah fondasi profesinya.

AP2TPI juga menempatkan profesionalisme dan etika psikolog sebagai unsur inti kurikulum. Di dalamnya ada teori alat tes, teori intervensi, psychology first aid, aspek legal praktik, konteks biopsikososial, komunikasi, pengambilan keputusan, berpikir kritis, sampai penguasaan teknologi.

Dengan kata lain, yang sedang dibicarakan bukan sekadar nomenklatur. Ini soal desain profesi.

Psikolog umum harus cukup luas untuk memahami manusia dalam berbagai konteks. Lalu, ketika masuk wilayah yang lebih khusus, kompetensinya diperkuat. Bukan identitas dasarnya yang dipotong-potong.

Sinkronisasi antar-aturan memang pekerjaan yang tidak menarik untuk dibaca. Banyak pasal. Banyak istilah. Banyak meja rapat. Tetapi, akibatnya sangat nyata.

Satu istilah yang berbeda bisa membuat satu profesi berdiri di dua pintu yang berbeda. Satu aturan yang tidak nyambung bisa membuat lulusan bingung: kompeten, tetapi boleh bekerja di mana?

Maka, pekerjaan rumah Kemendikbud dan Kemenkes sebenarnya bisa dirumuskan dengan kalimat pendek: satukan bahasanya, jaga mutunya, buka jalurnya.

Agar psikolog tidak sibuk mencari pintu. Agar mereka bisa segera mengetuk persoalan yang lebih penting: kesehatan psikologis masyarakat. (*)

*) Suryanto adalah guru besar psikologi sosial Univeritas Airlangga.

 

Sumber: