Survei Poltracking Terbaru: 44,6 Persen Publik Minta Program MBG Tak Dilanjutkan

JAKARTA, HARIAN DISWAY- Persepsi positif publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalami penurunan, Senin 31 Agustus 2026. 

Hasil itu disampaikan oleh Lembaga Survei Poltracking Indonesia. Yang merilis hasil survei terbaru terkait pelaksanaan program MBG di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 44,6 persen publik menginginkan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut tidak dilanjutkan.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap lembaga BGN selaku instansi pelaksana menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak Oktober tahun lalu.

"Persepsi publik terhadap BGN mulanya cukup positif pada Oktober 2025 yang mencapai 57 persen. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat kepuasan publik merosot jadi 41,6 persen pada Agustus 2026," ujar Hanta Yuda dalam konferensi pers secara daring di Youtube Poltracking TV, Senin. 

BACA JUGA:BGN Siapkan Digitalisasi Pelaporan MBG Sampai ke Tingkat Dapur, Kerjasama dengan Kemenkeu

BACA JUGA:Mengembalikan Kemurnian Anggaran Pendidikan: MBG Harus Keluar dari RAPBN 2027

Hanta Yuda menyebut, secara popularitas, program MBG cukup tinggi. Tercatat sebanyak 93,9 persen masyarakat yang disurvei mengenai program itu. Namun, kondisi itu tak sejalan dengan implementasinya. 

Sebanyak 49,2 persen responden mengaku tidak puas dengan jalannya program MBG. Sementara 46,4 persen menyatakan puas.

Angka ketidakpuasan tersebut berbanding lurus dengan sikap publik terhadap keberlanjutan program. Berdasarkan temuan survei, kelompok masyarakat yang menghendaki program MBG dihentikan atau tidak dilanjutkan mencapai 44,6 persen. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan publik yang ingin program tersebut terus diteruskan yakni sebesar 42,1 persen. Sementara 13,3 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.

Hanta Yuda membeberkan, terdapat tiga faktor utama yang mendasari rekomendasi publik agar program MBG tidak dilanjutkan. Faktor pertama dan kedua diduduki oleh masalah kualitas rasa dan gizi makanan yang tidak sesuai serta ketidakcocokan jenis lauk, masing-masing memperoleh persentase 19,6 persen. Sedangkan faktor ketiga adalah masih maraknya kasus keracunan makanan yang menyumbang angka 12,1 persen.

Hanta Yuda menilai temuan tersebut harus menjadi catatan kritis sekaligus rapor merah bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh dari sisi penyelenggaraan di lapangan. "Gagasan program MBG mulanya mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat. Namun karena eksekusinya di dalam persepsi publik dianggap banyak menimbulkan persoalan, akhirnya bergeser menjadi persepsi negatif," ucapnya. 

Sebagai informasi, survei nasional Poltracking Indonesia diselenggarakan pada 14-20 Agustus 2026. Pengambilan data melibatkan 1.220 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling dengan teknik wawancara tatap muka langsung. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. 

Pemerintah diharapkan segera mengevaluasi operasional BGN dan standar operasional prosedur penyaluran makanan. Guna mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut. (*)

Sumber: