Desil dan Janji Kesejahteraan

Di titik itulah kesenjangan makna terjadi. Bagi BPS dan Kemensos, desil adalah instrumen teknis yang netral. Bagi Muslim dan Tinah, angka yang sama adalah putusan negara tentang apakah kemiskinan mereka diakui atau tidak. 

Scott menyebut korban dari proyek legibility semacam itu sebagai mereka yang hidupnya terlalu cair, terlalu beragam, atau terlalu lokal untuk masuk kotak yang disediakan negara. 

Kesenjangan antara desil sebagai kategori statistik dan desil sebagai vonis sosial itu, saya kira, adalah bukti nyata dari benturan kepentingan, bukan sekadar persoalan komunikasi publik yang bisa dihaluskan lewat sosialisasi.

Jika DTSEN benar-benar hendak dijadikan tumpuan tunggal perlindungan sosial dan pembatasan subsidi energi pada 2027, tiga hal tidak bisa ditunda. 

Yakni, verifikasi lapangan sebelum bantuan dihentikan, mekanisme sanggah yang cepat dan tidak membebani warga secara sepihak, dan masa transisi bagi keluarga yang keluar dari kelompok prioritas. 

Tanpa itu, presisi statistik yang dijanjikan desil hanya memindahkan siapa yang dirugikan, dari warga yang dulu tersingkir karena kedekatan politik desa menjadi warga yang kini tersingkir karena algoritma yang tidak bisa mereka ajak bicara.

Janji kesejahteraan tidak pernah selesai hanya dengan basis data yang lebih besar dan variabel yang lebih banyak. Ia selesai ketika negara bersedia mendengar Tinah menjelaskan mengapa desil 6 tidak menggambarkan rumah tanpa penghasilan tempat ia tinggal. 

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah desil bisa mengukur kemiskinan dengan tepat, melainkan apakah negara bersedia mengoreksinya secepat ia menetapkannya. (*)

*) Abdul Kodir adalah wakil dekan III Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang).

 

Sumber: