Harga BBM Nonsubsidi Terancam Naik, Pemerintah Diminta Waspadai Migrasi Subsidi

Harga BBM Nonsubsidi Terancam Naik, Pemerintah Diminta Waspadai Migrasi Subsidi

Petugas SPBU Pembatu tol mengisi BBM jenis pertamax kepada pelanggan -Istimewa-

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali membayangi pasokan energi global. Serangan terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco di Riyadh, Arab Saudi, memicu potensi gangguan rantai pasok minyak dunia yang berimbas langsung pada ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia.

Menanggapi situasi itu, Ekonom Universitas Jember (Unej) Ciplis Gema Qoriah menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak sekadar mengubah biaya energi. Tetapi juga berdampak luas terhadap pola konsumsi rumah tangga, produktivitas korporasi, hingga pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat.

"Pemerintah harus memetakan pengguna BBM nonsubsidi, baik rumah tangga, perusahaan, maupun pelaku usaha. Ketika harga naik, masing-masing aktor harus melakukan penyesuaian dan meningkatkan efisiensi agar produktivitas serta daya beli tetap terjaga," ujar Ciplis, Selasa 6 Oktober 2026. 

Selain itu, pemerintah diminta mengantisipasi potensi migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat lonjakan harga yang signifikan. Perhitungan yang cermat terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah, menengah, hingga tinggi sangat diperlukan agar kebijakan subsidi tepat sasaran.

BACA JUGA:Harga BBM Subsidi Tetap hingga Akhir 2026

BACA JUGA:Harga BBM Pertamina 1 September 2026 Naik, Pertamax Turbo Rp19.600 dan Dexlite Rp23.700 per Liter!

Ciplis juga menyoroti kerentanan masyarakat kelas menengah (middle income). Kelompok ini dinilai rentan karena pertumbuhan pendapatannya kerap terjebak akibat berbagai keterbatasan.  "Sementara mereka sering kali tidak tersentuh program bantuan pemerintah," paparnya. 

Dalam jangka pendek, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menjaga akses energi masyarakat. Negara harus hadir membantu kelompok rentan yang membutuhkan intervensi dalam mengakses energi, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas agar daya beli masyarakat terus tumbuh di tengah tekanan inflasi global.

Untuk jangka panjang, krisis ini harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah perlu mempercepat transisi energi melalui pengembangan kendaraan listrik dan pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak fosil.

Menghadapi dinamika global tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok dan distribusi energi di dalam negeri tetap aman. Perusahaan berkomitmen menjaga keandalan penyaluran hingga ke pelosok daerah melalui langkah-langkah mitigasi ekstra.

"Kami berkomitmen penuh menjaga kelancaran pendistribusian BBM kepada masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Di tengah dinamika geopolitik global, kami mengambil langkah ekstra untuk memastikan keandalan pasokan," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.

Ahad menjelaskan, Pertamina Patra Niaga terus memonitor stok dan penyaluran BBM secara berkala di seluruh wilayah operasional. Pemantauan ketat ini mencakup kesiapan sarana, armada distribusi, serta koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengantisipasi segala potensi gangguan rantai pasok energi nasional. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: