Sosialisme Islam
ILUSTRASI Sosialisme Islam.-MAULANA PAMUJI GUSTI-HARIAN DISWAY-
Bertindak sebagai keynote speaker Rektor Uinsa Masdar Hilmi, sedangkan moderator adalah Thoriqul Haq. Acara diskusi digelar di Ruang Amphitheater Lantai 3, Gedung Rektorat Uinsa, Surabaya.
Dalam pandangan kapitalisme, individu memiliki hak mutlak atas harta yang dikumpulkannya. Sementara itu, sosialisme marxis menghapus hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Sosialisme Islam mengambil posisi jalan tengah yang proporsional dengan bertumpu pada konsep tauhid.
Asumsi pertama dan paling fundamental adalah pemilik mutlak dari seluruh alam semesta beserta isinya adalah Tuhan. Manusia hanyalah pemegang amanah atau khalifah di muka bumi yang diberi hak kelola sementara. Oleh karena itu, setiap harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.
BACA JUGA:Islam ala Prabowo
BACA JUGA:NU Menduniakan Islam Damai
Asumsi kedua adalah pengakuan terhadap hak milik pribadi yang bersyarat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya atau memiliki modal selama harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.
Namun, di dalam setiap harta pribadi tersebut terdapat hak orang lain, terutama kaum fakir miskin dan kelompok rentan. Al-Qur’an secara tegas memperingatkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya.
Asumsi ketiga adalah pandangan bahwa kemiskinan bukanlah sekadar takdir pasif, melainkan sering kali merupakan dampak dari bekerjanya struktur sosial yang tidak adil, bahkan eksploitatif.
Dalam perspektif itu, kesenjangan ekonomi yang ekstrem dipandang sebagai penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaannya.
Berangkat dari asumsi dasar di atas, sosialisme Islam membangun mekanisme distribusi kekayaan yang terstruktur. Tujuannya tidak untuk menyamaratakan pendapatan setiap orang secara kaku, tetapi memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap warga negara terpenuhi secara layak dan tidak ada akumulasi kekayaan yang monopolistik.
Instrumen pertama dalam sosialisme Islam adalah zakat, infak, dan sedekah. Zakat bukanlah sekadar amal sukarela yang bergantung pada belas kasihan orang kaya, melainkan kewajiban finansial yang bersifat memaksa dan dikelola oleh otoritas negara untuk didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak. Zakat berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan langsung dari kelompok surplus kepada kelompok defisit.
Instrumen kedua adalah pelarangan praktik eksploitatif dalam ekonomi seperti riba, monopoli, dan penimbunan barang. Riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan karena memungkinkan pemilik modal mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko usaha, yang pada akhirnya mencekik pihak yang lemah.
Sementara itu, larangan monopoli bertujuan menjaga agar sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh segelintir elite.
Instrumen ketiga adalah pengelolaan kepemilikan publik. Sumber daya alam yang vital seperti air, energi, hutan, dan barang tambang dikategorikan sebagai milik bersama yang harus dikelola oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pandangan sosialisme Islam itu sangat selaras dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.
Sejumlah Kendala
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: