SURABAYA, HARIAN DISWAY - Utang PT PLN (Persero) berkurang Rp 62,5 triliun dalam waktu 2,5 tahun. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.
Darmawan mengatakan, transformasi dilakukan sejak awal 2020. Artinya sejak awal pandemi, banyak penataan dan efisiensi bisnis yang dilakukan. "Sistem keuangan kita bisa efisien kita mampu membayar utang kita selama 2,5 tahun mengurangi Rp 62,5 triliun," kata Darmawan. Biaya penyediaan tenaga listrik (BPP) juga ditekan. Perusahaan setrum itu membayar utang dengan biaya bunga yang dapat dikurangi sebesar Rp 7 triliun per tahun. Beban utang PLN kini masih Rp 407 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI DPR RI. Mantan bos Inter Milan itu mengatakan, penyusutan utang PT PLN (Persero) terjadi setelah restrukturisasi dalam pengurangan sejumlah beban-beban perseroan. "Terjadi percepatan pembayaran dan pelunasan agar PLN bertransformasi menjadi green industry dan digital. Percepatan ini menyehatkan cash flow keuangan PLN," jelasnya. Kementerian BUMN juga telah meresmikan holding dan subholding PLN sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. "PLN mengenai progress holding dan subholding merapikan mana yang PSO dan aksi korporasi," imbuh Erick. PLN pusat menjadi Holding sejak 21 September 2022. Sedangkan anak usahanya menjadi subholding. Adapun subholding PLN adalah subholding pembangkit yang akan diisi oleh Indonesia Power dan PLN Nusantara Power. PLN juga membentuk Subholding Energi Primer Indonesia yang bergerak di pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN. Yang semula berada di 5 titik, kini dijadikan satu. PLN juga membentuk entitas baru yakni Renewable Energi (RNE) dan juga Geothermal. Ada lini bisnis baru yakni Beyond Kilowatt Power. Aset-aset mengenai kelistrikan yang tadinya digunakan pada layanan kelistrikan akan dikembangkan. Termasuk diantaranya layanan internet, PLN Marketplace, EV Charging dan baterai swab serta super aplikasi PLN yakni PLN Mobil. Dalam rapat di Komisi VI, Erick juga menegaskan, bahwa pemerintah dan BUMN tidak akan menghapus pelanggan pengguna listrik 450 VA. Pelanggan dari masyarakat berpenghasilan rendah bakal tetap dilindungi. "450 tak ada strategi penghapusan sama sekali. Malah konsennya listrik tersambung di desa dan perbaikan pelayanan PLN ke masyarakat," ujarnya. (*)