Maka, yang terjadi adalah popularitas dan elektabilitas yang direkayasa. Pencitraan dilakukan secara masif dengan berbagai cara. Segala macam konsultan dikerahkan, mulai konsultan politik, konsultan media, sampai konsultan perdukunan.
Demokrasi liberal melahirkan para penjahat dan pencoleng demokrasi. Lembaga-lembaga baru muncul dengan kekuatan yang berlebih. MK hanya terdiri atas sembilan orang, tetapi menentukan hitam dan putihnya negara. Lembaga itu meniru The Supreme Court of the United States (SCOTUS) yang menjadi salah satu lembaga paling powerful.
SCOTUS menjadi benteng perlindungan terakhir hukum di AS. Para hakim SCOTUS dipilih untuk jabatan seumur hidup dan secara teoretis bebas dari pengaruh partai. Meski dalam praktiknya 4 dari 9 anggota SCOTUS mempunyai latar belakang ideologi yang sama, rakyat AS masih percaya pada integritas para hakim agung itu.
Di Indonesia ada Mahkamah Agung (MA) yang hakim agungnya terlibat jual beli putusan hukum dan masuk jaringan mafia hukum, kemudian dicokok KPK. Ketua MK Anwar Usman menikah dengan adik kandung Presiden Joko Widodo. Muncul desakan keras agar ia mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, seruan itu hilang nyaris tak terdengar.
Pantaslah Prof Haedar Nashir risau terhadap perkembangan tersebut. MK mirip malaikat yang bisa menentukan nasib bangsa dan negara Republik Indonesia. Seyogianya para anggotanya berhati malaikat atau setidaknya setengah malaikat.
Namun, sulit untuk melakukan kontrol karena tidak ada lembaga di atas MK yang punya kewenangan. Tidak ada yang bisa berbuat apa pun ketika MK disusupi iblis. (*)