HARIAN DISWAY – Mengitung mundur 2024, beberapa bulan lagi Indonesia akan menggelar pemilu akbar sesuai keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 yakni pada Februari 2024. Pemillihan Umum Serentak Tahun 2024 memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan.
Hadirnya berbagai calon pengisi kursi eksekutif dari partai besar hingga keterlibatan partai politik baru dalam kontestasi ini akan membuat tahun politik ini berada dalam ambang kerawanan dan perpecahan.
Sehingga terdapat pula berbagai peluang dan tantangan yang muncul dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan elektoral jelang pemilu 2024.
Para pemain kontestasi ini akan menggunakan peluang untuk pengerahan massa pada saat kampanye dengan menggunakan media sosial yang dinilai lebih efektif, lebih murah, dan memiliki daya jangkau luas dan merata dan dimanfaatkan parpol untuk strategi branding partai.
BACA JUGA: Pemilu 2024 di Jatim: TPS Berkurang, DPT Bertambah jadi 31,4 Juta Jiwa
Dampak yang sangat terasa nantinya dalam perhelatan pemilu 2024 ini adalah terjadi perang media sosial diantara masyarakat dan para kontestan partai politik dalam ragam laman media sosial seperti penyebaran berita hoaks.
Melalui acara Media Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), di Jakarta Pusat, Senin, 3 Juli 2023, Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Kominfo) Mahfud MD menyatakan strategi.
Tentang bagaimaan meminimalisir efek buruk pemilu dengan mengajak kolaborasi ekosistem diperlukan untuk mewujudkan sistem demokrasi berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.
Tidak lupa, Mahfud MD juga menekankan bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam hal mewujudkan ekosistem pemilu yang berkualitas.
Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD dalam acara Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 --https://youtube.com/@KemkominfoTV
"Peran serta media penting untuk berkampanye agar Pemilu sehat, berintegritas dan berkualitas. Hal itu perlu dibangun bersama-sama untuk Pemilu tahun 2024. Memilih pemimpin dan wakil, dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan," ungkapnya melalui laman resmi Kominfo.
Selain itu ia juga mendorong instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan pekerja media berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan wakil serta pemimpin yang tepat.
“Jangan sampai ada intervensi diantara aparat penyelenggara dan tumpang tindih. Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemilu yang bermartabat. Hal itu sangat penting untuk disuarakan oleh media massa,” ungkapnya lebih lanjut.
Untuk menciptakan Pemilu yang aman, jujur, adil, dan transparan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo telah menyatakan akan bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.
BACA JUGA: Jawa Timur Gelar Simulasi Penanganan Kerusuhan Pemilu 2024
“Kominfo memiliki tugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, mendiseminasi informasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Di sisi lain, KPK juga punya kepentingan bagaimana pemilu berlangsung jujur, adil, dan tanpa politik uang,"' katanya.
"Karena kepentingan yang sama bertemu, maka kita bersepakat untuk bekerja sama dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” jelasnya.
Hoaks di era politik ini tidak akan berkurang tetapi kemungkinan persebaran atau perang hoaks akan terus berlanjut hingga ajang pemilu yang akan datang. Berita hoaks ini akan semakin ramai selama ada perebutan singgasana kekuasaan.
Sehingga solusi dalam mencegah adanya pemilu yang ideal seperti yang diinginkan oleh berbagai pihak harus dilakukan oleh setiap yang terlibat didalamnya tak terkecuali media. (Nela Erdianti)