Namun, kata Ivan, tidak seluruhnya dana kampanye tiap daerah bisa dikatakan tindak pidana. Lantaran merupakan potret mutasi rekening-rekening yang diindikasikan dengan kontestasi politik. Supaya bisa diproses hukum, maka hasil riset harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Ivan pun mengendus ribuan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana korupsi sejak Januari. Ini juga berkaitan dengan makin memanasnya tensi politik menuju Pemilu 2024.
Total laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) terkait tindak pidana asal korupsi itu mencapai 3.230. (Mohamad Nur Khotib)