BADUNG, HARIAN DISWAY - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengumumkan larangan penggunaan drone selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang akan berlangsung pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengungkapkan larangan tersebut pada Selasa, 10 September 2023.
Menurutnya, larangan itu penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan acara internasional ini.
"Dalam rangka memastikan keamanan pelaksanaan KTT AIS Forum 2023, Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) telah meluncurkan Operasi Tribrata Agung 2023, yang mencakup larangan penggunaan drone. Imbauan ini telah diatur dalam operasi tersebut," ujar Dewa Made Indra.
Dewa Made Indra juga menyatakan bahwa larangan ini mencakup penggunaan layang-layang, yang merupakan kegiatan mayoritas masyarakat Bali.
Larangan ini diresmikan melalui surat edaran bernomor B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober hingga 18 Oktober 2023 di Provinsi Bali.
BACA JUGA:Hadiri KTT AIS Forum 2023, PM Sao Tome dan Beberapa Delegasi Negara Lain Tiba di Bali
"Ini merupakan langkah antisipasi dan mitigasi keamanan yang dikerjakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak, yang bertugas menangani berbagai potensi gangguan seperti konflik sosial, terorisme, atau kejahatan yang melibatkan senjata api, bahan peledak, bom, dan drone yang tidak terdaftar dalam forum antidrone yang telah disepakati," tegasnya.
KTT AIS Forum mengusung tema Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama.
Pertemuan tersebut akan membahas isu-isu global yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
Indonesia akan memfokuskan partisipasinya pada tiga aspek utama, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan penguatan solidaritas antara negara-negara pulau dan kepulauan.
Kolaborasi dalam AIS Forum diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua negara peserta, termasuk Indonesia, melalui peningkatan komunikasi, berbagi pengalaman, dan percepatan penyelesaian masalah-masalah pembangunan dengan menyatukan pandangan mengenai isu-isu kelautan. (Salsa Amalika)