BACA JUGA:Isu Pemerasan Eks Mentan SYL, Whaow… KPK Ngegas
"KPK sudah membuktikan lah. Tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah, atau semuanya. Memang harus begitu," tandas Mahfud. Ia berharap semua tersangka tindak pidana korupsi harus ditindak secara tegas dan transparan.
Di sisi lain, KPK juga tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2020-2022. Bahkan terindikasi telah merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Dan sangat mungkin bertambah.
Nilai anggaran proyek tersebut mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. Sebetulnya, penyidik sudah menetapkan tersangka. Namun, identitasnya belum diungkap.
Kemungkinan identitas tersangka baru diumumkan berikut konstruksi lengkap perkara. Bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Sebagaimana kebijakan KPK di era pimpinan Firli Bahuri.
"Penyidikan masih berjalan dengan ditetapkan beberapa pihak sebagai tersangka," terang Ali. Yang jelas, ia juga menyayangkan penyalahgunaan dana besar dari pemerintah. Padahal kepentingannya untuk perlindungan keselamatan dalam menghadapi pandemi. Malah justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
BACA JUGA:Dua Anak Buah SYL Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kementan, Ini Peran Mereka
BACA JUGA:Seru! Tersangkut Isu Pemerasan, Ketua KPK Firli Bahuri: When The Corruptor Strike Back
Ali mengajak publik untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara. Ini sebagai bentuk transparansi KPK. Juga keterlibatan publik dalam memberantas korupsi.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengklaim bahwa kasus itu terjadi sebelum masa kepemimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS).
Saat ini Kemenkes masih menunggu kelanjutan penyidikan dari KPK. Nadia juga masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Termasuk sosok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. (*)