Megawati Sindir KPK dan Singgung Amnesti Hasto di Kongres VI PDIP

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sindiran ini dilontarkan dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP yang digelar di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025. 

Megawati menyinggung kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP demisioner Hasto Kristiyanto, yang kini telah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Bebas Dari Rutan KPK, Hasto Pulang

Dalam pidatonya, Megawati menekankan pentingnya keadilan hakiki di Indonesia. Ia menyatakan bahwa Hasto hanyalah satu dari sekian banyak orang yang menurutnya tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

“Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada Yang di Atas, keadilan yang hakiki pada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja,” ujar Megawati. 

Megawati meminta para ahli hukum untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan yang lurus dan tidak subjektif. Ia mengingatkan simbol Dewi Keadilan yang matanya tertutup sebagai lambang ketidakberpihakan.

BACA JUGA:Said Abdullah: Tidak Ada Deal Politik dalam Amnesti kepada Hasto

“Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki?” tegasnya.

Lebih lanjut, Megawati menyindir kondisi KPK saat ini. Ia merasa heran dengan lembaga yang turut ia bentuk di masa pemerintahannya namun kini justru membuatnya sedih.

“Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Saya lah yang membuat, namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau sekarang modelnya kaya begini, lalu bagaimana?” kata Megawati.

BACA JUGA:KPK : Hasto Tetap Bersalah, Meski Bebas Dari Tahanan

Kritik ini terkait dengan penanganan kasus Hasto oleh KPK, yang menyeretnya ke pengadilan dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 untuk kader PDIP, Harun Masiku. 

Dalam kasus itu, Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sumber: